TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa pemerintah sampai saat ini belum mengambil sikap terkait pendanaan feasibility study (FS) atau studi kelayakan Jembatan Selat Sunda. "Ini belum diputuskan, masih dikaji oleh tim 7. Minggu depan baru diputuskan," katanya di Jakarta 12 Juli 2013.

Opsi menurut dia masih mengkerucut pada dua opsi.Opsi pertama studi kelayakan didanai dari APBN dan Opsi kedua studi dibangun dengan pendanaan oleh BUMN dan pemrakars."Dua itu masih terbuka."

Hatta juga mengisyaratkan kepesimisannya soal realisasi rencana ground breaking pada tahun depan."Saya nggak bisa menjanjikan, tapi semangatnya pemerintah daerah minta agar ground breaking dilakukan di 2014."

Seperti diketahui, Sampai saat ini pemerintah masih belum satu suara soal pembiayaan persiapan studi kelayakan proyek Jembatan Selat Sunda. Pada masa kepemimpinan Agus Martowardojo selaku menteri keuangan, Agus ngotot harus ada peran pemerintah melalui anggaran negara untuk studi kelayakan yang dilakukan grup Artha Graha.

Agus bahkan mengusulkan revisi Perpres Nomor 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda yang dinilai janggal olehnya. Menurutnya,penunjukkan perusahaan swasta untuk menggarap penyiapan megaproyek mencapai Rp 200 triliun ini bisa menjadi preseden negatif karena dinilai kurang melindungi kepentingan pemerintah.

Di sisi lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menginginkan menyerahkan sepenuhnya studi kelayakan JSS ke pihak swasta. Musabnya ia meragukan kemampuan APBN untuk menanggung biaya studi tersebut. "Kalau mau diputuskan APBN. Ada nggak dananya?" kata dia.

ANANDA PUTRI

Topik terpopuler
Ramadan | Bara LP Tanjung Gusta | Capres 2014 | Tarif Progresif KRL

Berita lainnya:
Wawancara Tempo dengan Ucok Eksekutor Cebongan
Ini Pengakuan Penulis Buku SD 'Porno' Anak Gembala
Polisi Raja Tilang dari Gresik
Ini Penyebab Rusuh dan Kebakaran Tanjung Gusta