Hatta: Pusat Tak Akan Beli Saham Newmont

Reporter

Editor

A.a.Gde Bagus Wahyu Dhyatmika

Kamis, 4 Juli 2013 21:05 WIB

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.Tempo/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa menegaskan bahwa pemerintah pusat tak lagi berminat membeli 7 persen saham perusahaan tambang emas PT Newmont Nusa Tenggara.

"Tidak akan ada amandemen lagi untuk memperpanjang Sales Purchase Agreement," kata Hatta, Kamis 4 Juli 2013.

Kepastian batalnya rencana pemerintah pusat ini, kata dia, sudah tercermin dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2013. Di sana, tidak ada alokasi untuk membeli saham Newmont.

Untuk itu, Hatta menyarankan saham sisa divestasi Newmont itu dibeli saja oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketika ditanya bagaimana kalau ada perusahaan milik Aburizal Bakrie yang menyokong pembelian saham pemerintah daerah itu, Hatta menukas dengan nada tinggi, "Saya tidak berbicara tentang Bakrie. Saya bicara jika pemerintah daerah meminta divestasi saham itu, berikan saja!"

Sebelumnya Menteri Keuangan yang lama Agus Martowardojo bersikeras agar pemerintah yang membeli 7 persen saham itu. Tapi setelah Agus lengser dan digantikan Chatib Basri, rencana itu kini meredup.

MUHAMMAD MUHYIDDIN


Berita Terpopuler:
Empat Alasan Presiden Mesir Digulingkan
Ini Kisah Tukang Ojek Novi Amilia
Presiden Mesir Digulingkan, Rakyat Berpesta
Teman Wartawati Korban Perkosaan Sesalkan Polisi
Inilah Kamera SLR untuk Anak-anak

Kontrak NewmontKementerian KeuanganHatta Rajasa

Berita terkait

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

1 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

3 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

7 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

9 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

10 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hatta Rajasa: Puasa Berjalan Damai Meski Ada Sengketa Pilpres

24 hari lalu

Hatta Rajasa: Puasa Berjalan Damai Meski Ada Sengketa Pilpres

Hatta Rajasa mengklaim suasana Ramadan dan Idulfitri pasca-pilpres 2024 lebih damai ketimbang 2019.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

29 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

41 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

50 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

53 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi