TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari menyatakan, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kemungkinan besar akan dijadikan badan usaha milik negara (BUMN). Namun, belum dipastikan akan di bawah BUMN mana. "Kemungkinan besar juga jadi BUMN sendiri," ujar dia di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, hari ini, Selasa, 25 Juni 2013.

Menurut Ansari, Kementerian BUMN telah membuat peta jalan (road map) pengembangan Inalum, tapi belum secara detil. "Masih akan dibahas lebih lanjut," ujar dia.

Hal yang utama, dia menambahkan, menyelesaikan proses pembicaraan dengan pihak Jepang. Pasalnya, masih ada selisih book value dengan mereka. "Prioritasnya juga untuk membentuk usaha Inalum ini dengan baik," ujar Ansari.

Menteri Perindustrian Mohammad Suleman Hidayat pada Senin menyatakan tim kecil yang membahas akuisisi Inalum ini hampir setiap minggu bertemu dengan Jepang. Ternyata, kata Hidayat, masih banyak yang harus diselesaikan terlebih dahulu. "Semua kementerian akan kami mintai saran," ucapnya.

Menurut Hidayat, Kementerian Perindustrian telah meminta pendapat kepada Kementerian Pekerjaan Umum mengenai tata kelola air. Sementara Kementerian Hukum dan Ham diminta pendapat mengenai proses legalnya. "Hampir semua kementerian kami sinergikan," kata Hidayat.

Mengenai nilai harga, Hidayat menjelaskan, pihak Indonesia dan Jepang sedang sama-sama menghitung berapa harga yang pas. Namun, Kementerian Keuangan telah menganggarkan dana sebesar Rp 7 triliun. "Sahamnya akan diambil alih oleh pemerintah 100 persen."

“Kami akan lebih intensif melakukan pertemuan dengan pihak Jepang. Jika memungkinkan prosesnya akan dipercepat supaya bahan baku alumunium tetap terjaga. Indonesia masih butuh sekitar 400-an ribu ton dari impor," katanya.

AMRI MAHBUB