TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta seluruh kepala daerah mendukung keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). "Kepala daerah itu wakil pemerintah pusat di daerah. Dia kan sudah masuk ke dalam sistem pemerintahan, maka jadi milik semua orang," kata Gamawan di kompleks parlemen Senayan, Rabu, 19 Juni 2013.
Menurut Gamawan, sebagai wakil pemerintah pusat, kepala daerah wajib mendukung program yang dibuat pemerintah pusat. Meski diusung dan berasal dari partai, begitu menjadi kepala daerah, seorang gubernur, bupati, dan walikota sudah menjadi milik masyarakat. Mereka tak boleh lagi hanya mengikuti sikap satu partai saja.
Soal beberapa kepala daerah yang menyatakan menolak kenaikan harga BBM, menurut Gamawan tak masalah selama merupakan sikap pribadi. "Secara pribadi, ya, silakan saja; tapi sebagai kepala daerah tidak bisa." (Baca: Walikota Solo Tolak Kenaikan BBM)
Gamawan mengingatkan kepala daerah bahwa tindakan menolak kenaikan harga BBM justru akan merugikan masyarakat, terutama masyarakat calon penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Sikap menolak kepala daerah akan mengganggu distribusi BLSM. "Apakah rakyatnya yang berhak menerima ini setuju untuk tidak menerima? Kan tidak mungkin," kata dia.
Saat ini pemerintah sudah memastikan akan menaikkan harga BBM. Apalagi, sidang paripurna DPR, Senin, 17 Juni kemarin sudah menyepakati APBN Perubahan 2013. Dalam anggarannya, APBNP mengakomodir anggaran untuk kompensasi kenaikan BBM. Pemerintah rencananya akan mengucurkan Rp 150 per bulan per keluarga miskin selama empat bulan.
IRA GUSLINA SUFA
Terhangat:
EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah
Baca Juga:
Mereka Tertolong dengan KJS ala Jokowi-Ahok
Eddies Adelia Kaget Ully Artha Telah Mualaf
Nazaruddin 'Paksa' Kurir Jadi Dirut
Radja Nainggolan: Saya Bukan Tentara Bayaran!
Berita terkait
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
15 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
18 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
56 hari lalu
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaPembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup
57 hari lalu
Pengurus YLKIAgus Suyatno menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar distorsi terminologi kenaikan harga.
Baca SelengkapnyaAHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
7 Maret 2024
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaMendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKorupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca SelengkapnyaStafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Baca SelengkapnyaKuba Bangkrut, Harga BBM Naik Hingga 500 Persen per 1 Februari
11 Januari 2024
Kuba di ambang krisis ekonomi yang parah. Harga BBN naik hingga lima kali lipat membuat warganya menjerit.
Baca Selengkapnya