Hidayat Nurwahid berorasi di bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 12-8, 2012. Demostrasi tersebut menuntut diselesaikannya kekerasan terhadap umat muslim Rohingnya di Myanmar dan Syiria. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.
TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap sidang paripurna yang digelar hari ini berakhir dengan voting. "Kami inginnya keputusan diambil dalam voting terbuka," kata Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid di kompleks parlemen Senayan, Senin 17 Juni 2013.
Menurut Hidayat, partainya hingga kini masih tetap pada pendapat semula menolak postur APBNP yang diajukan pemerintah. Postur yang diajukan itu menggunakan hitungan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. PKS kata Hidayat yakin, belanja dan pendapat negara masih bisa ditingkatkan dengan menggenjot pendapatan negara sehingga tak mengubah beberapa asumsi makro seperti inflasi dan kurs rupiah.
Sikap PKS ini kata Hidayat sudah disampaikan dalam rapat akhir Badan Anggaran, Sabtu 15 Juni kemarin. Dia berharap sikap resmi PKS ini dibacakan dalam laporan Banggar di paripurna.
Hidayat mengatakan partainya tak mempersoalkan bila opsi penolakan postur yang memungkinkan kenaikan BBM kalah bila diputuskan lewan paripurna. Namun menurut dia voting terbuka tetap diperlukan demi transparansi. "Supaya jelas sikap masing-masing anggota mana yang menolak dan setuju mendukung APBNP 2013 yang diajukan pemerintah."
Saat ini hanya ada tiga partai yang menolak kenaikan harga BBM. Mereka adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PKS, dan Hanura. Ketiga masing-masing memiliki suara 94, 57 dan 17 orang. Sedang partai yang belum tegas menyatakan sikap adalag Gerindra yang memiliki 26 suara.
Lima partai lain yang tergabung dalam sekretariat gabungan partai pendukung pemerintah mengantongi lebih sekitar 65 persen suara dengan rincian, Demokrat 148 suara, golkar 106 suara, Partai Amanat Nasional 46 suara, Partai Persatuan Pembangunan 38 suara, dan Partai Kebangkitan Bangsa 28 suara.
