TEMPO.CO, Jakarta - Penandatanganan Voluntary Partnership Agreement (VPA) untuk produk perkayuan Indonesia dengan Uni Eropa belum juga rampung. Kerjasama itu awalnya ditargetkan bisa ditandatangani pada Januari lalu.
Direktur Program Multistakeholder Forestry Programme Yayasan Kehati, Diah Rahardjo mengatakan, keterlambatan itu disebabkan oleh belum selesainya translasi bahasa sertifikat legal oleh pihak Uni Eropa.
Padahal, dengan kerjasama itu, produk kayu Indonesia yang masuk ke Eropa akan dimudahkan. “Peluang ekspor ke wilayah Uni Eropa akan lebih besar dan produk kompetitor dari Cina, Vietnam dan negara lain tidak bisa masuk karena dianggap ilegal,” kata Diah.
Menurut dia, kerjasama ini menjadi mandatory (wajib) bagi kedua belah pihak. Keuntungan dari ekspor bagi Indonesia juga dianggap akan bertambah. “Semoga saja mereka menetapi janjinya,” katanya.
Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan, Dwi Sudarto, mengatakan, kerjasama itu akan dilakukan pada 15 Juli mendatang di Brussels, Belgia. “Sudah ada janji dari pihak sana,” katanya saat ditemui di acara penyerahan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, Selasa, 4 Juni.
Kerjasama ini juga semakin menguatkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang sudah diterapkan pemerintah Indonesia. SVLK atau V-Legal itu dipakai untuk memastikan produk perkayuan yang tercatat diperoleh dan diolah secara legal.
Ia menjelaskan, produk kayu yang sudah dapat V-Legal dapat masuk ke 27 negara Uni Eropa dengan fasilitas Green Lane dan tidak diberlakukan uji tuntas. Sebagai contoh saja, produk kayu China yang masuk pasar Eropa dikenakan pajak sebesar 86 persen karena belum memiliki sertifikasi legal.
“Karena tidak jelas dia punya bahan baku legal atau tidak sementara kita karena sudah punya V-Legal jadi tidak kena pajak,” kata Dwi.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Uni Eropa mengimpor US$ 24 miliar untuk produk kayu di 2012. Total ekspor produk kayu Indonesia ke wilayah tersebut yakni US$ 640 juta.
Untuk kuartal pertama tahun ini ekspor ke uni eropa sebesar US$ 416 juta, naik dari US$ 194 juta di periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara V-Legal yang sudah dikeluarkan sejak 1 Januari hingga 3 Juni 2013 yakni sejumlah 31.724 lembar dengan 142 negara tujuan senilai total US$ 2,45 miliar.
RIRIN AGUSTIA
Berita terkait
ISWA: Industri Kayu Olahan Terdampak Ketidakpastian Ekonomi Global
27 Oktober 2023
Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia (ISWA) menyoroti kondisi ekonomi global yang berdampak pada industri kayu dalam negeri.
Baca SelengkapnyaIni Strategi Promosikan Produk Kayu Berkelanjutan di Indonesia
15 November 2020
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kasan mengatakan Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk terus memberikan perhatian terhadap industri kayu ringan.
Baca SelengkapnyaTerpukul Perang Dagang, Nilai Ekspor Kayu Olahan Turun 4 Persen
3 Januari 2020
Terpukul oleh perang dagang, nilai ekspor kayu olahan Indonesia sampai 31 Desember 2019 hanya mencapai US$ 11,64 miliar.
Baca SelengkapnyaRupiah Semakin Melemah, Untung di Industri Ini Makin Tebal
24 Agustus 2018
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pelemahan rupiah disebabkan faktor eksternal.
Baca SelengkapnyaGenjot Industri, Pemerintah Subsidi Sistem Legalitas Kayu
13 Juli 2018
Pemerintah bakal memberi insentif untuk para pelaku industri kecil dan menengah di bidang kayu dan furnitur.
Baca SelengkapnyaPidato Jokowi di Pameran Furniture Internasional
11 Maret 2017
Jokowi menuturkan, pemerintah memberikan sejumlah insentif
bagi beberapa industri furniture dan rajinan untuk mendongkrak
nilai ekspor.
Kayu Berserifikat FLEGT Indonesia Pertama Tiba di London
17 Januari 2017
Pengapalan pertama produk kayu dengan lisensi FLEGT asal Indonesia ke Inggris ini ada sekitar 17 kargo.
Baca SelengkapnyaDapat Lisensi FLEGT, Indonesia Bidik Pemasaran Kayu ke Eropa
30 November 2016
Menteri Luar Negeri Retno menjelaskan bahwa kita harus memanfaatkan keunggulan komparatif produk kayu untuk meraih pasar yang lebih besar di UE.
Baca SelengkapnyaIndustri Mebel Terdampak Implementasi Sistem Legalitas Kayu
30 November 2016
Implementasi sistem verifikasi legalitas kayu perlu
disempurnakan karena diyakini mampu membangkitkan pelaku usaha
mebel skala industri kecil dan mene
RI Terbitkan 845 Lisensi FLEGT Ekspor Kayu ke Uni Eropa
24 November 2016
Lisensi untuk tujuan ekspor ke 24 negara di Uni Eropa terdiri atas produk panel, furnitur, woodworking, kerajinan, chips, kertas, dan perkakas.
Baca Selengkapnya