Begini, Aturan Percepatan Impor Sapi

Reporter

Senin, 27 Mei 2013 20:11 WIB

TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian menerbitkan surat keputusan bersama tentang percepatan impor sapi untuk tahun 2013. Menurut Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, keputusan ini diambil untuk menjamin ketersediaan daging dan stabilisasi harga di tingkat konsumen.

"Surat keputusan ini dikeluarkan untuk transparansi perizinan serta perlindungan konsumen," kata dia dalam konferensi pers gabungan di kantornya, Senin 27 Mei 2013.

Surat keputusan tersebut mengatur enam hal yakni:

1. Daging premium (prime cut) akan dikecualikan dari analisis kebutuhan nasional. Kuota daging premium yang sebelumnya mencapai 20 persen kini dibuka. Pemasukannya dibatasi pada tiga bandara yakni Bandara Soekarno Hatta, Jakarta; Bandara Polonia, Medan dan Bandara Ngurah Rai, Bali.

2. Realisasi impor sapi bakalan bulan Juli dimajukan ke Juni 2013. Sementara impor daging semester II bisa dilakukan sampai 30 September 2013.

3. Pemerintah menunjuk Perum Bulog untuk mengimpor hewan dan produk hewan, demi menjaga stabilisasi harga di tingkat konsumen. Namun kuantitas impor untuk Bulog belum ditetapkan.

4. Proses perizinan hewan dan produk hewan akan dilakukan melalui satu pintu secara online melalui INATRADE dan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP).

5. Perusahaan importir produk hewan dan olahannya harus memenuhi ketentuan kemasan dan label sesuai peraturan.

6. Kementerian Perdagangan bersama instansi terkait akan melakukan evaluasi atas realisasi impor hewan dan produk turunannya.

PINGIT ARIA



Bisnis Terpopuler

Mandiri Luncurkan Gelang E-Money

2013, Garuda Miliki 12 Bombardier

Awas, Garuda Bisa Disalip Maskapai Lain

Jakarta Great Sale, Target Omset Rp 12 Triliun

Survei: Publik Menolak Kenaikan Harga BBM



Berita terkait

Peneliti BRIN Sebut Awan Lindungi Indonesia dari Gelombang Panas, Bagaimana Mekanismenya?

6 menit lalu

Peneliti BRIN Sebut Awan Lindungi Indonesia dari Gelombang Panas, Bagaimana Mekanismenya?

Indonesia relatif terlindungi dari heatwave mayoritas areanya adalah laut dan terdiri dari banyak pulau. Awan juga mengurangi dampak paparan surya.

Baca Selengkapnya

Cerita Alexander Marwata Ihwal Komunikasi Nurul Ghufron dengan Sekjen Kementan Soal Mutasi ASN

9 menit lalu

Cerita Alexander Marwata Ihwal Komunikasi Nurul Ghufron dengan Sekjen Kementan Soal Mutasi ASN

Alexander Marwata menjelaskan awal mula Nurul Ghufron meminta no kontak pejabat Kementan soal mutasi ASN.

Baca Selengkapnya

Samuel Sekuritas: IHSG Ditutup Melemah di Sesi I, Saham ASII Paling Aktif Diperdagangkan

11 menit lalu

Samuel Sekuritas: IHSG Ditutup Melemah di Sesi I, Saham ASII Paling Aktif Diperdagangkan

IHSG melemah di sesi pertama hari ini, menutup sesi di level 7,082.9 atau -0,22 persen.

Baca Selengkapnya

SEVENTEEN dan UNSESCO Bangun Dua Pusat Pembelajaran di Timor Leste

11 menit lalu

SEVENTEEN dan UNSESCO Bangun Dua Pusat Pembelajaran di Timor Leste

Dua pusat pembelajaran yang dibangun SEVENTEEN dan UNESCO dari donasi SEVENTEEN Going Together

Baca Selengkapnya

Asal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

18 menit lalu

Asal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

Muncul wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo. Ini respons Jokowi dan asal mula munculnya wacana tersebut.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

18 menit lalu

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

MoU dengan UIN Jakarta, KPK Bahas Peran Lembaga Pendidikan dalam Pemberantasan Korupsi

20 menit lalu

MoU dengan UIN Jakarta, KPK Bahas Peran Lembaga Pendidikan dalam Pemberantasan Korupsi

Ketua KPK Nawawi Pomolango memberi kuliah umum tentang sinergi KPK RI dan peran lembaga pendidikan dalam pemberantasan korupsi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

21 menit lalu

Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

Presiden Jokowi meyakini OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi Indonesia terutama supaya tidak terjebak dalam middle income trap

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas Rawat Inap Standar BPJS, Berapa Bayar Iuran Bulanannya ?

26 menit lalu

Sistem Kelas Rawat Inap Standar BPJS, Berapa Bayar Iuran Bulanannya ?

Presiden Jokowi mengapus sistem kelas di BPJS Kesehatan, diganti dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang mulai berlaku Juni 2025.

Baca Selengkapnya

Musa Rajekshah Sebut Kerja Maksimal Hadapi Pilgub Sumut 2024, Sambil Tunggu Penilaian DPP

29 menit lalu

Musa Rajekshah Sebut Kerja Maksimal Hadapi Pilgub Sumut 2024, Sambil Tunggu Penilaian DPP

Musa Rajekshah, menyebut, dirinya siap maju dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Sumatera Utara 2024.

Baca Selengkapnya