Sejumlah warga mengantri BBM jenis Premium menggunakan jerigen di sebuah SPBU kawasan Sepatan,Tangerang, Banten, (3/5). Di tengah ketidak jelasan kenaikan harga BBM, membuat BBM bersubdi menjadi langka. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta -Masyarakat menolak kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah mulai Juni 2013 nanti. "Masyarakat menilai kenaikan harga BBM hanya dijadikan pintu masuk bagi pemerintah meluncurkan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) menjelang pemilu 2014," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) dalam rilis yang diedarkan Senin 27 Mei 2013.
"Program BLSM sarat muatan politik praktis yang dianggap akan meningkatkan citra partai penguasa pemerintahan," katanya.
Awal Mei lalu, LSN melakukan survei terhadap 1230 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Populasi yang dipilih adalah penduduk Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau belum 17 tahun tapi sudah menikah. Hasil survei ini, sebanyak 86,1 persen responden secara tegas menolak kenaikan harga BBM. Hanya 12,4 persen responden yang setuju terhadap kebijakan itu, dan sisanya 1,5 persen responden menyatakan tidak tahu.
Menurut Umar, mayoritas responden yang tidak setuju rencana kenaikan harga BBM adalah masyarakat dari golongan pendidikan dan penghasilan rendah. Sedangkan hampir seluruh responden yang menyatakan persetujuannya berasal dari golongan masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan tinggi.
"Masyarakat yang menolak khawatir kenaikan harga BBM akan semakin membebani ekonomi rumah tangga mereka. Sedangkan yang setuju mengaku memahami alasan pemerintah untuk menaikan harga BBM, meskipun mereka kurang yakin kebijakan ini dapat menyehatkan perekonomian masyarakat," kata Umar.
Umar memaparkan sejumlah alasan kenapa dalam survei itu, mayoritas responden menolak kebijakan ini. Ada tiga alasan, ujarnya, yang diungkapkan para responden. Pertama, responden mengkhawatirkan kenaikan harga BBM akan diikuti kenaikan harga barang kebutuhan pokok lainnya, sehingga akan memberatkan ekonomi masyarakat golongan tak mampu. Kedua, kenaikan harga BBM tidak akan banyak membantu penyehatan fiskal seperti yang direncanakan pemerintah. Alasan terakhir, responden berprasangka pemberian program bantuan langsung kepada masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga BBM hanyalah skenario politik.
Pada survei itu juga LSN meneliti sikap masyarakat soal program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Hasilnya 51,7 persen responden setuju adanya program itu setelah pemerintah menaikan harga BBM, sedangkan 47,2 persen menolak. "Uniknya, yang setuju program BLSM ini adalah masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM, alias masyarakat dari golongan tidak mampu. Sebaliknya yang menolak program itu adalah responden yang cenderung setuju pada rencana kenaikan harga BBM," kata Umar.
