TEMPO.CO, Jambi-PT Petro China Jabung International LTD menyatakan telah mengantongi izin sesuai Surat Keputusan Bupati Tanjungjabung Timur Nomor 113 Tahun 2006. Surat dikeluarkan di Muarasabak ibukota Kabupaten Tanjungjabung Timur pada 2 Februari 2006.
"Dengan demikian, tidak ada pelanggaran prosedur perizinan di dalam well pad Ripah 15, seperti dituding Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur, yang menyebutkan sebanyak 12 sumur dari 150 sumur minyak dan gas milik PT Petro China Jabung International LTD tidak memiliki izin lokasi," kata Juru Bicara PT Petro China Jabung International LTD, Novie Christine Letanna, kepada Tempo, Sabtu, 25 Mei 2013.
Perusahaan bidang tambang minyak dan gas di kawasan Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jambi, ini menyatakan permohonan izin lokasi sudah pernah diajukan PT Santa Fe, selaku perusahaan pengelola pertama kawasan itu pada tahun 1997. Pada 10 Agustus 2012, Petro China kembali mengajukan izin lokasi sumur-sumur sebagai langkah pemutakhiran, namun hingga kini belum disetujui pemerintah daerah. (Baca: Pemda Segel 12 Sumur Migas Petro China)
Novie mengakui, Petro China memulai kegiatan operasinya di Blok Jabung setelah mengambil alih operatorship dari perusahaan PT Santa Fe dan Devon pada tahun 2002. Segala proses perizinan dan hal lain terkait pengelolaan Blok Jabung sebelum tahun 2002 dilakukan oleh operator sebelumnya.
Menurut Novie, Petro China tidak melaksanakan aktivitas pengeboran atau workover (kerja ulang) pada lokasi tadi. Pad sumur itu tergolong aktif, sudah dibor dan mulai berproduksi sebelum Petro China mengoperasikan Blok Jabung, yakni tahun 1998 dan 2000. (Pemda Segel 12 Sumur Migas Petro China)
"Hasil produksi minyak dan gas dari sumur-sumur tersebut masuk sebagai penerimaan negara, dan Pemkab Tanjung Jabung Timur menerimanya melalui mekanisme dana bagi hasil,” kata dia. Sumur minyak dan gas yang aktif berproduksi merupakan penghasil sumber energi, sangat bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus sumber pendapatan utama pemerintah, baik pusat dan daerah.
SYAIPUL BAKHORI
Topik Terhangat:
Kisruh Kartu Jakarta Sehat | Menkeu Baru | PKS Vs KPK | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah
Berita Terpopuler:
KPK Telisik 45 Perempuan Penerima Duit Fathanah
Begini Cara Blokir Nomor Mama Minta Pulsa
Luthfi Panggil Darin Mumtazah `Mamah`
Berita terkait
Pemboran 427 Sumur Pengembangan Selesai, SKK Migas Soroti Ketersediaan Rig
2 September 2023
SKK Migas mencatat telah menyelesaikan pemboran 427 sumur pengembangan hingga Juli 2023.
Baca SelengkapnyaPetronas Klaim Tak Ada Indikasi Korupsi dalam Kontrak Migas di Sarawak
27 Mei 2023
Pernyataan Petronas itu muncul setelah Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) sehari sebelumnya mengumumkan penyelidikan dugaan korupsi kontrak migas itu
Baca Selengkapnya12 Proyek Migas Kelar, SKK Migas Bidik 3 Proyek Lagi Onstream di Tahun Ini
29 Oktober 2021
SKK Migas sedang melakukan koordinasi dengan KKKS untuk menambah tiga proyek baru yang ditargetkan bisa onstream tahun ini.
Baca SelengkapnyaKontrak Blok Masela Diperpanjang Sampai Tahun 2055
13 Juli 2019
SKK Migas menyetujui perpanjangan kontrak Blok Masela yang seharusnya berakhir pada 2028 menjadi tahun 2055.
Baca SelengkapnyaArcandra Tahar: Kontrak Harga Jual Beli Gas Jadi Sumber Masalah
25 September 2018
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyebut salah satu tantangan dalam pengembangan gas nasional adalah kontrak harga yang bisa berubah-ubah.
Baca SelengkapnyaESDM Perpanjang Empat Kontrak Bagi Hasil Migas
11 Juli 2018
Kementerian ESDM memperpanjang kontrak bagi hasil empat blog migas.
Baca SelengkapnyaLelang Wilayah Migas, Arcandra Tahar: 5 Blok Diminati Investor
30 Desember 2017
Dari tujuh proyek yang dilelang, menurut Arcandra Tahar, lima proyek sudah diminati investor.
Baca SelengkapnyaWamen ESDM Klaim Skema Gross Split Lebih Diminati Investor Migas
29 Desember 2017
Sejak penggunaan skema gross split, Kementerian ESDM menegaskan lelang wilayah migas lebih banyak diminati ketimbang skema cost recovery.
Baca SelengkapnyaRevisi Gross Split, SKK Migas: Ada 10 Tambahan Kontrak Baru
8 September 2017
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi optimistis revisi aturan gross split akan menarik lebih banyak investor.
Baca SelengkapnyaDinilai Tak Ekonomis, ExxonMobil Akan Hengkang dari East Natuna
18 Juli 2017
Dari kajian yang diselesaikan pada Juni 2017 itu didapatkan
bahwa proyek pengembangan gas East Natuna tidak layak
investasi.