Angkutan Kota mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (Organda) Eka Sari Lorena menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk angkutan umum. "Kalau angkutan pribadi boleh saja," katanya di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa, 30 April 2013.
Eka menilai penetapan dua harga BBM bersubsidi lebih tepat yaitu dengan harga terendah untuk angkutan penumpang dan barang. "Pembedaan harga BBM bisa dilakukan dengan kartu kontrol."
Menurut Eka, kenaikan sebesar Rp 1.500 per liter berdampak pada kenaikan tarif angkutan umum sebesar 30-35 persen. Sayangnya, pemilik angkutan umum tidak bisa menaikkan tarif seenaknya. "Pemerintah yang menetapkan."
Tarif angkutan dinilai Eka tidak sesuai dengan tingkat inflasi saat ini. Tarif tidak pernah diperbarui sejak 2009. "Tarif angkutan ekonomi tak pernah ada penyesuaian, padahal harga-harga listrik dan lainnya sudah naik berapa kali," katanya.
Eka berharap pemerintah menaikkan tarif angkutan ekonomi sesuai dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Pertimbangan lain yaitu fenomena makin banyaknya masyarakat yang meninggalkan angkutan umum dan beralih ke kendaraan pribadi.
Jumlah angkutan penumpang mencapai sekitar 3 juta unit, yang terdiri dari angkutan kota, angkutan pedesaan, dan angkutan antar-kota. Jumlah itu melayani sekitar 55 persen dari penduduk Indonesia.
Eka menilai peluang untuk mengembalikan angkutan umum sebagai moda pilihan transportasi masyarakat tetap terbuka. Caranya dengan menerbitkan kebijakan bunga bank lebih rendah untuk investasi industri angkutan umum. Menurut Eka, buruknya pelayanan angkutan umum disebabkan tidak banyak pengusaha yang berminat investasi di sektor ini. Akibatnya, angkutan umum dalam kondisi tua dan terus memburuk.
Saat ini bunga bank untuk investasi kendaraan umum mencapai 16-20 persen. Besaran ini, Eka menambahkan, jauh lebih tinggi ketimbang kredit kendaraan pribadi sebesar 5 persen. Inilah yang membuat pertumbuhan kendaraan pribadi melejit tinggi meninggalkan pertumbuhan angkutan umum. Selain itu, pengembangan infrastruktur tidak mendukung terciptanya angkutan umum yang lebih baik. "Kondisi infrastruktur memperberat beban pengusaha angkutan umum."
