BBM Dua Harga, Penyimpangan Kian Mulus  

Rabu, 24 April 2013 14:24 WIB

Ilustrasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM). TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy menilai kebijakan dua harga untuk BBM bersubsidi justru rawan penyimpangan. Alasannya, sistem dua harga akan memuluskan penyelundupan dari penerima subsidi, yakni kendaraan roda dua dan angkutan umum kepada pengguna kendaraan pribadi.

"Intinya kalau mau memperbaiki kondisi fiskal, jangan menciptakan sistem yang justru merangsang penyelundupan model baru," kata Romahurmuziy dalam siaran pers yang diterima Tempo, Rabu, 24 April 2013.

Kebijakan dua harga Premium ini, menurut Romi, begitu ia biasa disapa, bukan solusi untuk mengembalikan subsidi energi kepada yang berhak. Ia menyebutkan, untuk menciptakan subsidi energi yang berkeadilan, pemerintah semestinya bisa menjalankan amanat Undang-Undang tentang Energi. "Yang jelas tertulis bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok yang tidak mampu," ujarnya.

Begitu juga dengan rencana untuk memisah stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) Premium seharga Rp 4.500 per liter dengan yang seharga Rp 6.500 per liter. "Ini hanya menimbulkan persoalan kepada pelat hitam manakala ia kehabisan bensin sedangkan yang tersedia hanya SPBU premium Rp 4.500," ujarnya.

Partai Persatuan Pembangunan menyarankan pemerintah menetapkan satu harga Premium untuk motor dan pelat kuning saja. Adapun untuk kendaraan pribadi berpelat hitam, pemerintah bisa menggunakan bahan bakar jenis Premix (RON 90) dengan harga Rp 6.500-Rp 7.500 per liter. Pemerintah bisa juga menjual bahan bakar jenis pertamax (RON 92) dengan harga yang diturunkan menjadi Rp 8.500 per liter. "Dengan pajak ditanggung pemerintah," ujarnya.

Tahun ini pemerintah menggelontorkan subsidi BBM sebesar Rp 193,8 triliun untuk 46 juta kiloliter. Berdasarkan perhitungan, tanpa ada kenaikan harga, volume BBM bersubsidi menjadi 53 juta kiloliter dan subsidi membengkak melebihi Rp 200 triliun.

Untuk mengurangi subsidi, pemerintah saat ini mempersiapkan dua opsi harga BBM bersubsidi. Pertama, untuk kendaraan pribadi dan dinas pemerintah, harga jual BBM dinaikkan menjadi Rp 6.500 per liter. Kedua, khusus sepeda motor dan angkutan umum, pemerintah menetapkan harga Rp 4.500 per liter.

Kepastian mengenai dua opsi harga BBM tersebut akan diputuskan pada pekan ini. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mengatakan, persiapan yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan dua harga sudah mencapai 90-95 persen. Ia berharap kebijakan kenaikan harga BBM bisa dietrapkan awal bulan depan.

AYU PRIMA SANDI

Topik terhangat:
Caleg | Ujian Nasional | Bom Boston | Lion Air Jatuh | Preman Yogya



Berita lainnya:

Dahlan Tertarik Bikin Ladang Ganja

VIDEO Unik FBI Buka Pintu Pagar Kasus Bom Boston

Diduga Mark Up, Menteri Nuh: Ketemu Hatta, Beres

Jokowi: MRT seperti Mencabut Kumis Harimau

Bayern Hancurkan Barcelona 4-0

Berita terkait

10 Negara dengan Harga BBM Paling Murah, Indonesia Termasuk?

12 hari lalu

10 Negara dengan Harga BBM Paling Murah, Indonesia Termasuk?

Berikut ini daftar negara dengan harga BBM paling murah di dunia, ada yang hanya dijual Rp467 per liter. Apa Indonesia termasuk?

Baca Selengkapnya

Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

18 hari lalu

Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Dua Bulan Pertamina Tahan Kenaikan Harga BBM, Terungkap Pertamax Palsu di Empat SPBU Pertamina

36 hari lalu

Terkini Bisnis: Dua Bulan Pertamina Tahan Kenaikan Harga BBM, Terungkap Pertamax Palsu di Empat SPBU Pertamina

Nicke Widyawati mengatakan Pertamina tidak hanya mengejar keuntungan. Sudah dua bulan perusahaan menahan kenaikan harga BBM.

Baca Selengkapnya

Dua Bulan Tahan Harga BBM, Bos Pertamina: Bukan Cuma Cari Untung

36 hari lalu

Dua Bulan Tahan Harga BBM, Bos Pertamina: Bukan Cuma Cari Untung

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan mengatakan Pertamina menahan harga BBM dengan mempertimbbangkan kondisi daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

40 hari lalu

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

43 hari lalu

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.

Baca Selengkapnya

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

43 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?

Baca Selengkapnya

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

43 hari lalu

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya

BBM dan Listrik Tak Naik Sampai Juni 2024, Ekonom: Sudah Tepat, Banyak Faktor Perlu Dipertimbangkan

59 hari lalu

BBM dan Listrik Tak Naik Sampai Juni 2024, Ekonom: Sudah Tepat, Banyak Faktor Perlu Dipertimbangkan

Harga BBM dan listrik dipastikan tidak naik hingga Juni 2024. Ekonom menyebut langah tepat karena kenaikan minyak dunia baru dua persen.

Baca Selengkapnya

Harga BBM Dipastikan Tak Naik hingga Juni 2024, Ini Pernyataan Jokowi, Airlangga, Erick Thohir, hingga Pertamina

59 hari lalu

Harga BBM Dipastikan Tak Naik hingga Juni 2024, Ini Pernyataan Jokowi, Airlangga, Erick Thohir, hingga Pertamina

Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi ataupun nonsubsidi tak naik hingga Juni 2024. Apa sebabnya dan bagaimana konsekuensinya?

Baca Selengkapnya