JKetua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla. ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai rencana pemerintah yang akan menerapkan dua harga untuk bahan bakar minyak bersubsidi akan menimbulkan kekacauan di lapangan. Menurut dia, sebaiknya pemerintah menerapkan satu harga sehingga lebih merata.
"Pasti akan menimbulkan masalah teknis yang besar sekali, tapi setidak-tidaknya sudah ada usaha, tapi masalah teknis pasti muncul banyak dan ini bisa menimbulkan kekacauan di lapangan," kata JK, panggilan Jusuf Kalla, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis, 18 April 2013.
Ditanya apakah dirinya setuju harga BBM naik, JK menyatakan, yang harus dipikirkan saat ini bukan masalah setuju atau tidak setuju. Namun, bagaimanapun caranya, subsidi harus dikurangi. "Intinya, subsidi harus turun," katanya.
Menurut dia, kenaikan secara merata tidak akan terlalu berpengaruh pada inflasi. Dulu, kata dia, yang membuat inflasi adalah minyak tanah. "Dulu yang menyebabkan inflasi itu minyak tanah, minyak tanah kan sudah tidak ada lagi masalahnya sekarang," katanya.
Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi pada kisaran Rp 6.500-7.000 per liter. BBM jenis ini diperuntukkan bagi kendaraan pelat hitam dan kendaraan industri pertambangan, perkebunan, instansi pemerintah, dan BUMN. Sedangkan untuk kendaraan pelat kuning dan sepeda motor, harga BBM masih Rp 4.500.
Pemerintah juga akan membagi porsi SPBU penjual BBM bersubsidi yang disubsidi penuh dengan SPBU penjual BBM yang dikurangi subsidinya. Sekitar 55 persen SPBU akan menjual Premium dengan harga Rp 4.500 per liter untuk angkutan umum dan sepeda motor. Sedangkan 45 persen SPBU akan menjual BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi.
