Pemerintah Pusat Masih Incar Sisa Divestasi Newmont  

Reporter

Senin, 25 Maret 2013 20:08 WIB

Agus Martowardojo. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -Calon Gubernur Bank Indonesia yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, menegaskan soal sisa divestasi saham Newmont masih menjadi perhatian pemerintah.
"Kewenangan pemerintah untuk beli saham Newmont itu sudah jelas diatur dalam kontrak karya dan mengikat, itu tak perlu diragukan dan dipertanyakan," kata Agus ketika menjawab pertanyaan anggota Dewan dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI, Senin, 25 Maret 2013.

Menteri Agus keberatan jika pemerintah pusat yang hendak melaksanakan wewenangnya justru diganjal dengan berbagai alasan, dan diminta untuk memberikan ke pemerintah daerah. Ia paham, soal sisa divestasi Newmont sempat membuat tegang antara dirinya dan para legislator beberapa waktu lalu.

Bahkan, lanjutnya, karena berkeras di prinsip masing-masing hal ini pun dibawa ke Badan Pemeriksa Keuangan serta Mahkamah Konstitusi. Dimana pemerintah pusat gagal mendapatkan haknya untuk membeli sisa saham perusahaan tambang tersebut.

Putusan MK terakhir menyatakan untuk membeli sisa saham divestasi Newmont, pemerintah pusat harus mendapat izin DPR, dimana hingga saat ini belum dilakukan pemerintah."Itu pasti nanti kita lakukan, tapi hasil putusan MK saat ini masih ada di tangan pemerintah."

Menurutnya, kekalahan di MK tersebut telah ia laporkan kepada presiden dan wakil presiden pada Agustus lalu. Pemerintah sendiri saat ini masih perlu waktu untuk mengkaji dampak-dampak jika mengajukan izin ke DPR.

"Newmont saya tidak mau dibilang pemerintah tidak punya hak, jangan belum ditanya ke kami tapi sudah mau dikasih ke daerah. Belum tentu pusat tidak mau urus daerah," tegasnya.

GUSTIDHA BUDIARTIE



Berita terkait

Menteri Sudirman Analisis Akuisisi Medco terhadap Newmont

20 Juli 2016

Menteri Sudirman Analisis Akuisisi Medco terhadap Newmont

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan tengah mempelajari kewajiban divestasi saham bagi PT Newmont Nusa Tenggara.

Baca Selengkapnya

Divestasi, Penawaran Saham Freeport Dinilai Kemahalan  

16 Januari 2016

Divestasi, Penawaran Saham Freeport Dinilai Kemahalan  

Pemerintah diminta melakukan evaluasi secara menyeluruh atas penawaran divestasi saham Freeport.

Baca Selengkapnya

Perusahaan BUMN Ini Kelola Kontrak Rp 100 Triliun Tahun 2016

10 Desember 2015

Perusahaan BUMN Ini Kelola Kontrak Rp 100 Triliun Tahun 2016

PT Waskita Karya (Persero) menargetkan meraih kontrak pengerjaan proyek sebesar Rp100 triliun pada awal 2016, dengan total aset mencapai Rp43 triliun.

Baca Selengkapnya

Diundur Target Penandatanganan Amandemen Newmont

24 Mei 2015

Diundur Target Penandatanganan Amandemen Newmont

Target penandatanganan amandemen kontrak PT Newmont Nusa Tenggara pada akhir bulan ini terancam molor.

Baca Selengkapnya

Gubernur NTB Ngotot Punya Saham di Newmont

2 Maret 2015

Gubernur NTB Ngotot Punya Saham di Newmont

Namun, Zainul Majdi belum bisa menjelaskan bagaimana cara pemerintah NTB membeli saham divestasi Newmont tersebut.

Baca Selengkapnya

Menteri Bambang: Saham Newmont Bisa Dibeli Konsorsium BUMN

23 Februari 2015

Menteri Bambang: Saham Newmont Bisa Dibeli Konsorsium BUMN

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pembelian saham Newmont bisa dilakukan tanpa harus mengandalkan Pusat Investasi Pemerintah.

Baca Selengkapnya

Newmont Sudah Setor Uang Jaminan Smelter  

24 September 2014

Newmont Sudah Setor Uang Jaminan Smelter  

Pekan ini Newmont siap ekspor.

Baca Selengkapnya

Kasus Newmont, Kebijakan Pemerintah Dinilai Ngawur  

20 September 2014

Kasus Newmont, Kebijakan Pemerintah Dinilai Ngawur  

Dikhawatirkan akan terjadi eksplorasi dalam jumlah berlebihan.

Baca Selengkapnya

NTB Tagih MoU Newmont-ESDM

7 September 2014

NTB Tagih MoU Newmont-ESDM

"Mana bukti MoU yang diteken? Kami wait and see."

Baca Selengkapnya

Renegosiasi Pemerintah dan Newmont Rampung  

4 September 2014

Renegosiasi Pemerintah dan Newmont Rampung  

Nota kesepahaman sudah diteken semalam.

Baca Selengkapnya