TEMPO.CO , Jakarta:Komisi Keuangan DPR memberi 9 catatan untuk Perry Warjiyo, yang terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Budi Mulya, Kamis, 14 Maret 2013. Isinya meminta Perry dan anggota Dewan Gubernur lainnya untuk memperhatikan dan melakukan sejumlah hal:
1. Kebijakan makroprudensial yang dijalankan oleh Bank Indonesia harus berpihak kepada kepentingan petani, UMKM, nelayan, sektor riil, dan kepentingan ekonomi nasional.
2. Kebijakan makroprudensial yang dijalankan BI harus mampu mewujudkan kebijakan makroprudensial yang pro-growth pro-poor, dan menciptakan financial inclusion.
3. Kebijakan lalu lintas devisa yang dijalankan oleh BI harus lebih mengutamakan kepentingan nasional dan memberikan pembatasan kepada arus modal asing yang bersifat jangka pendek, spekulasi dan fluktuatif.
4. Dalam pengelolaan arus modal asing, BI harus memiliki rumusan yang mengutamakan kepentingan ekonomi nasional.
5. Meningkatkan dan memperkuat peranan BI dalam pengelolaan dan pengendalian inflasi baik di pusat maupun daerah dengan membentuk direktorat pengendalian inflasi.
6. Memperkuat koordinasi BI dan pemerintah terakhir pengelolaan perubahan nilai tukar dan tekanan nilai tukar terhadap beban fiskal negara.
7. Dalam hal menilai kinerja Dewan Gubernur, BI harus memiliki dan menetapkan indikator kinerja utama untuk masing-masing anggota Dewan Gubernur.
8. Kebijakan moneter dan makroprudensial yang dijalankan oleh BI berpihak kepada pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah.
9. Mengoptimalkan upaya menarik devisa hasil ekspor untuk masuk ke perbankan dalam negeri melalui optimalisasi kebijakan devisa hasil ekspor maupun instrumen kebijakan lainnya sehingga berdampak positif terhadap perekonomian nasional.
Menanggapi keberhasilannya, Perry Warjiyo mengungkapkan, pihaknya berjanji akan menjalankan visi misinya sebagaimana disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR. "Semoga saya bisa menjalan tugas ini dengan baik," ucapnya.
