TEMPO Interaktif, Malang: Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) tidak mampu membayar hutang yang sudah mencapai Rp. 5,3 triliun: hutang pokok, bunga plus denda, ke pemerintah pusat. "Karena pinjaman tidak sesuai dengan studi kelayakan. Studi kelayakan dibuat asal-asalan saja," kata Ketua DPP Perpamsi, Gotham Sitompul di Gedung Kahuripan, Kota Malang, Kamis (12/8). Untuk menghindari kebangkrutan pada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), sejak dua tahun lalu Perpamsi meminta pemerintah pusat lewat Departemen Keuangan untuk memutihkan hutang itu. Tapi, sampai sekarang Departemen Keuangan belum memberikan jawaban. "Modal habis untuk membayar hutang," kata Gotham.Menurut Gotham, hutang itu adalah warisan dari pengurus Perpamsi lama, sepuluh tahun silam. Saat itu, hutang Perpamsi adalah Rp. 3,2 triliun. Tapi setelah ditambah bungan plus denda, sekarang jumlahnya sudah mencapai Rp. 5,3 triliun. Hutang itu adalah hutang milik 186 dari 386 anggota Perpamsi. PDAM tertinggi yang menangguk hutang adalah DKI Jakarta, yaitu Rp. 1,7 triliun, kemudian diikuti Semarang, Makasar, Surabaya dan Bandung.Keuangan anggota Perpamsi merugi, sehingga untuk mencicil saja banyak yang tidak mampu. Penyebabnya adalah ongkos produksi yang lebih mahal daripada harga jual ke konsumen. Belum lagi adanya kenaikan beban pada komponen biaya perawatan, seperti listrik, pipa dan bahan kimia. "Kapasitas jaringan PDAM di Indonesia mencapai 95 liter per detik dengan tingkat kehilangan rata-rata teknis mencapai 39 persen. Kehilangan air ini masih disertai tekanan air yang rendah pada pipa distribusi dan jam distribusi air masih kurang dari 24 jam. Akibatnya, kualitas air kurang memenuhi syarat baku mutu," kata Gotham lagi. Bibin Bintariadi - Tempo News Room