TEMPO Interaktif, Jakarta: Perusahaan Gas Negara (PGN) dan produsen gas Conocophilips telah menandatangani kontrak jual beli gas senilai US$ 4,3 miliar atau sekitar Rp 39 triliun. Dengan kontrak baru itu diperkirakan PGN akan memperoleh tambahan pendapatan pendapatan sekitar US$ 200 juta per tahun. Kedua pihak akhirnya menyepakati harga gas sebesar US$ 2,8-2,9 per mile mile british thermal unit (mmbtu). Perinciannya, gas yang dibeli PGN dengan landed cost di Muara Tawar senilai US$ 2,8 per mmbtu, sedangkan harga di Tegal Gede senilai US$ 2,9 per mmbtu. Rencananya, gas sebanyak 2,3 triliun kaki kubik akan dipasok untuk memenuhi kebutuhan industri di Jawa Barat, selama 17 tahun. Gas akan diambil dari lapangan gas Corridor Block, Sumatera Selatan, yang dioperasikan oleh Conocophilips. Suplai pertama akan dilakukan mulai awal tahun 2007 sebesar 170 juta kaki kubik per hari (mile mile standart cubic feed per day/mmscfd). Pasokan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 400 mmscfd pada tahun 2012, sampai kontrak berakhir pada 2023. Dirut PT PGN (Persero), WMP Simanjuntak, mengatakan kontrak baru tersebut cukup untuk menambah suplai gas ke konsumen di Jawa Barat. Sebelumnya, PGN telah meneken kontrak jual beli gas dengan PT Pertamina (Persero) sebanyak 250 mmscfd, dari lapangan gas Pagar Dewa, Sumatera Selatan. Gas akan dialirkan mulai pertengahan tahun 2006, selama 15 tahun. "Jadi total gas yang didistribusikan PGN tahun 2007 mencapai 650 mmscfd, atau 2,5 kali lebih besar dari bisnis distribusi PGN tahun lalu," ujarnya usai acara penandatanganan, di Jakarta, Senin (9/8). Ia menambahkan, dengan kontrak baru itu diperkirakan PGN akan memperoleh tambahan pendapatan pendapatan sekitar US$ 200 juta per tahun, sekitar 80 persen dari pendapatan perseroan tahun 2003 lalu. Penerimaan akan terus meningkat hingga US$ 500 juta per tahun pada 2011, atau dua kali lipat pendapatan tahun 2003. Tahun 2003 PGN membukukan pendapatan senilai Rp 3,59 triliun, naik dari pendapatan tahun 2002 senilai Rp 3,15 triliun. Sedangkan laba usaha perseroan tercatat Rp 832,29 miliar pada 2003, meningkat dari tahun 2002 sebesar 813,93 miliar. Laba bersih PGN justru mengalami penurunan dari Rp 1,11 triliun pada 2002 menjadi Rp 519 miliar pada 2003.Retno Sulistyowati - Tempo News Room
Berita terkait
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
3 Oktober 2017
Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas
19 Februari 2017
Badan Usaha Khusus ini, menurut Kurtubi, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Baca SelengkapnyaIni Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas
18 Januari 2017
Pemerintah daerah harus mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan.
Baca SelengkapnyaKrisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas
22 November 2016
DPR diharapkan sudah membuat rancangan revisi Undang-undang Migas sebelum masa sidang berakhir.
Baca SelengkapnyaMigas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi
29 Agustus 2016
Pemerintah ingin membebankan pajak hanya pada kegiatan eksploitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas
20 Agustus 2016
Pengelolaan migas seharusnya terlebih dahulu diberikan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara.
Baca SelengkapnyaPerubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat
3 Agustus 2016
Perubahan beleid tata kelola gas belum menunjukkan perkembangan
Baca SelengkapnyaKPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas
13 Januari 2016
KPK telah mengirimkan surat rekomendasi revisi UU Tata
Kelola Migas dan Kontrak Kerja Sama kepada Presiden pada 16
Desember 2015.
Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas
10 Juli 2015
Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Usulkan Tiga Kaki Pengelolaan Migas
22 Mei 2015
SKK Migas harus badan khusus yang tidak bisa diintervensi pemerintah. Bahan untuk RUU Migas.
