Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution (kanan), bersama Menteri Keuangan Agus Martowardojo. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengapresiasi keberhasilan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan proyek e-KTP dengan menggunakan anggaran rupiah murni. Menurut Agus, penggunaan rupiah murni dalam proyek besar seperti e-KTP membuktikan Indonesia bisa mengerjakan proyek besar tanpa tergantung utang.
"Saya perlu memberi apresiasi karena Pak Gamawan (Menteri Dalam Negeri) berhasil memberi contoh proyek sebesar e-KTP bisa menggunakan rupiah murni. Tanpa utang!" kata Agus di acara rapat koordinasi nasional Persiapan Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilihan Umum (DP4) dan Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu 2014, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa, 29 Januari 2013.
Agus berharap agar semua kementerian atau lembaga negara dapat mencontoh kinerja Kementerian Dalam Negeri. Agus menyatakan saat ini sebagian besar proyek, terutama yang berbentuk fisik yang dikerjakan kementerian atau lembaga negara, kerap menggunakan utang luar negeri. Padahal, anggaran negara saat ini sudah mencapai Rp 1.600 triliun.
"Sekarang pembangunan fisik di Indonesia yang dikerjakan kementerian masih banyak yang menggunakan utang. Padahal, sebenarnya kita bisa menggunakan rupiah murni dengan APBN besar seperti itu. Jangan lupa, kita juga harus hati-hati terhadap utang," katanya.
Selain itu, Agus juga menyatakan adanya e-KTP akan sangat membantu Kementerian Keuangan dalam mendapatkan basis data wajib pajak untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara. Kedepan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan terintegrasi dengan e-KTP. "Jadi, nanti kalau ada NPWP yang pindah, bisa ketahuan. Ini akan membantu pajak dan sekaligus ekonomi Indonesia," kata dia.
