TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memastikan tidak akan memberikan opsi penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Pos Indonesia (Persero) meskipun perusahaan itu gagal melakukan IPO tahun ini.
"Pasti enggak (dikasih). Kan, sudah saya bilang tidak ada lagi PMN, kecuali BUMN strategis," katanya di Kementerian BUMN Selasa, 29 Januari 2013.
Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada direksi untuk mengambil opsi apa yang akan diambil untuk memenuhi kebutuhan dananya. "Terserah mau pinjaman lunak, obligasi, atau apapun, tapi bukan PMN," katanya.
Sebelumnya, Pos Indonesia diwacanakan melepas sahamnya ke lantai bursa atau initial public offering (IPO) pada semester II tahun ini. Porsi saham yang dilepas pada saat IPO antara 25-35 persen, dengan target dana sekitar Rp1-1,5 triliun.
Dana itu rencananya digunakan untuk pengembangan bisnis properti, logistik, keuangan, dan retail. Direktur Utama PT Pos Indonesia Ketut Mardjana mengatakan mempertimbangkan dua opsi untuk memenuhi kebutuhan dana, yakni pinjaman lunak dan PMN.
Pada Rencana Kerja dan Anggara Perusahaan 2013, Pos Indonesia menganggarkan sekitar Rp 873 miliar untuk belanja modal. Sebanyak Rp 580 miliar untuk investasi anak perusahaan, Rp 10 miliar untuk investasi properti, untuk investasi aset tetap Rp 245 miliar, dan investasi aset tak berwujud Rp 37 miliar. "Tapi karena IPO batal, bisa jadi rencana investasi berubah," katanya pada Ahad lalu.
