TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat perminyakan dari Center for Petroleum Economics Studies (CPES), Kurtubi, menilai usulan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mencabut pasokan Premium dari DKI Jakarta tak efektif. Kurtubi mengatakan, langkah pembatasan, apalagi di wilayah tertentu, tidak akan pernah efektif.
"Pembatasan untuk satu provinsi itu implementasinya enggak mungkin. Bekasi, Tangerang, Bogor, dan daerah yang berbatasan tidak bisa diawasi," kata Kurtubi ketika dihubungi Kamis, 20 Desember 2012.
Kurtubi mengatakan, langkah yang lebih tepat untuk mengurangi subsidi BBM dan kemacetan adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. Dengan demikian, anggaran subsidi yang dihemat bisa dialokasikan untuk memperbaiki angkutan umum. "Umumkan ke rakyat, kalau dananya digunakan untuk membangun infrastruktur, bangun MRT, menambah bus kota baru dan angkutan kota baru," kata Kurtubi.
Ia menilai, pembatasan penjualan BBM bersubsidi justru berpotensi mengurangi kegiatan perekonomian rakyat.
Sebelumnya, Ahok mengusulkan agar kuota Premium DKI Jakarta dicabut. Jika hal ini dilakukan, Ahok berharap penggunaan mobil pribadi di Jakarta bisa berkurang dan kemacetan berkurang. Namun, sebelum menerapkan ide ini, Ahok mengatakan, angkutan umum di DKI Jakarta akan diperbaiki kualitasnya dan jumlahnya.
