TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, menegaskan, pemerintah harus serius dalam melakukan sosialisasi soal rencana menerapkan penyederhanaan penyebutan nilai mata uang atau redenominasi.

"Sosialisasi nyaris tidak ada. Kalau tidak disosialisasikan dan didiseminasi bisa menimbulkan keresahan. Efek psikologis lebih serius dibandingkan dengan efek ekonomi," ucap Tulus kepada Tempo, Ahad, 16 Desember 2012.

Tulus menjelaskan, pemerintah harus melakukan sosialisasi secara komprehensif kepada masyarakat. Ia mengeluhkan minimnya berita yang terkait dengan rencana redenominasi tersebut.

Sosialisasi, menurut dia, menjadi penting untuk menghindari salah kaprah di masyarakat. "Ini kan kekhawatirannya disamakan dengan pemotongan nilai mata uang atau sanering," katanya.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta, mendukung rencana redenominasi rupiah. Hanya saja, ia menegaskan perlu ada sosiasasi sehingga semua pihak memahaminya. "Yang harus dijaga informasi clear. Jangan sampai masyarakat melihat uang tambah kecil, lalu juga pengaruhnya ke inflasi," katanya.

Tutum meyakinkan industri skala besar maupun retail juga tak kesulitan untuk mengadaptasi perubahan penyebutan nilai mata uang. Toh, selama ini secara teknis penyederhanaan sudah dilakukan. Sebut saja harga yang tertera di restoran atau kafe kelas menengah atas.

"Secara tidak langsung sudah dilakukan, kerepotan dengan angka yang banyak," ujarnya.

Menurut Tutum, jikapun industri harus mengubah sistem pencatatan pada teknologi informasi, itu pun tak sulit. "Hari ini dikatakan, besok diterapkan, bisa," ucapnya. Menurutnya, tak ada tambahan dana juga untuk penyesuaian tersebut.

Ia menilai redenominasi penting dilakukan. Lantaran peyebutan nilai mata uang saat ini sudah tidak logis. "Ekonomi boleh dibilang maju, tapi kayak gini-ginian kita ketinggalan," ujarnya.

MARTHA THERTINA