CPO Kena Bea Masuk 300 Persen, Indonesia Melawan  

Selasa, 11 Desember 2012 19:46 WIB

Pekerja menyortir kelapa sawit yang akan dikirim ke pabrik CPO di kawasan PTPN VIII di Cigudeg, Bogor. dok Tempo/Arie Basuki

TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Prancis saat ini tengah menggodok undang-undang yang di antaranya berisi rencana penerapan bea masuk yang besarnya mencapai 300 persen untuk komoditas minyak sawit mentah (CPO). Alasannya, CPO yang mengandung lemak jenuh dinilai tak baik untuk kesehatan.

Sebagai negara eksportir CPO terbesar di dunia, Indonesia tak tinggal diam. Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan akan segera melobi parlemen Prancis untuk memberi penjelasan. "Melalui debat terbuka, saya jelaskan bahwa apa pun kalau dikonsumsi secara berlebihan ya tidak baik, bukan hanya soal sawit," ujarnya kepada wartawan di kantornya, Selasa, 11 Desember 2012.

Setiap tahunnya Prancis mengimpor sekitar 160 ribu ton CPO. Jumlah ini relatif kecil dibandingkan dengan impor CPO untuk keseluruhan impor Eropa yang setiap tahunnya mencapai 5 sampai 6 juta ton. Setengah dari jumlah itu berasal dari Indonesia.

Meskipun jumlahnya kecil, Bayu menganggap rencana bea masuk CPO itu sebagai bentuk kampanye negatif terhadap produk ekspor andalan Indonesia itu. Untuk itu, ia kemudian menyinggung soal kepentingan bisnis masing-masing negara.

Seperti diketahui, maskapai-maskapai penerbangan Indonesia beberapa tahun belakangan banyak membeli pesawat Airbus dari Prancis. Belum lagi, beberapa perusahaan terkemuka Prancis seperti Danone, L'oreal, dan Carrefour berekspansi besar-besaran hingga pelosok negeri. Untuk itu, sebagai timbal balik, Bayu berharap Prancis dapat menerima produk Indonesia. "Sawit ini kepentingan Indonesia. Saya minta itu dijaga juga," ujarnya.

Serangan terhadap komoditas sawit bukan kali ini saja dihadapi Indonesia. Selain isu kesehatan, isu lingkungan juga kerap dilancarkan untuk melemahkan komoditas ekspor utama Indonesia ini. Soal ini, Bayu menyatakan bahwa dari 23 juta ton CPO yang dihasilkan Indonesia, 7 ton di antaranya sudah bersertifikat ramah lingkungan.

Kampanye-kampanye negatif ini dinilai sangat merugikan. Apalagi, pada 2014 mendatang Uni Eropa akan menerapkan peraturan pelabelan baru di mana tiap produk harus memerinci minyak nabati yang dikandungnya, apakah itu dari sawit atau kedelai. Sebelumnya, ekspor komoditas ini sudah terusik oleh krisis moneter di Eropa.

Jika hal itu terjadi, sawit Indonesia tak akan lagi berhadapan dengan regulasi impor di tiap-tiap negara, melainkan langsung dengan penilaian konsumen. "Kalau image sawit terus dirusak dengan isu kesehatan, lingkungan, dan macam-macam ini, konsumen akan dengan sendirinya menolak sawit," ujarnya. Untuk itu, Bayu berencana untuk menggandeng Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia guna menangkal berbagai kampanye negatif tersebut.

PINGIT ARIA

Berita Terpopuler:

Habibie Pengkhianat Bangsa, Ini Tulisan Lengkapnya

SBY Marah, Alex Noerdin di Amerika Serikat

Disebut Pengkhianat Bangsa, Habibie Center Santai

Partai Demokrat Digerogoti Anak Kos

Joko Widodo Tundukkan Sutiyoso

Berita terkait

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

5 hari lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

6 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

6 hari lalu

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

11 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

11 hari lalu

Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

Kementerian Perdagangan menggelar pameran dekorasi rumah Indonesia di Taiwan, total transaksi yang diperoleh Rp 4,73 miliar.

Baca Selengkapnya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

11 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

Menteri Perdagangan melantik pejabat eselon I dan II. Dia berpesan agar siap menghadapi keadaan geopolitik Timur Tengah saat ini.

Baca Selengkapnya

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

13 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

14 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa utang rafaksi minyak goreng akan segera dibayarkan.

Baca Selengkapnya

Kemendag Gelar Festival Hari Konsumen Nasional

18 hari lalu

Kemendag Gelar Festival Hari Konsumen Nasional

Kementerian Perdagangan atau Kemendag menggelar festival untuk memperingati Hari Konsumen Nasional (Harkonas).

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen

20 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen

Kementerian Perdagangan menyebut sektor penjualan online paling banyak dilaporkan keluhan konsumen lantaran banyak penipuan. Selain itu, Kemendag telah menutup setidaknya 223 akun yang diindikasi sebagai penipu.

Baca Selengkapnya