TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) menilai penetapan kuota impor daging tahun depan tidak didasarkan pada analisis data yang valid. Sebab, penetapan kuota impor daging sebesar 80 ribu ton tahun depan tidak mempertimbangkan beberapa data penting.
Ketua Umum Aspidi Thomas Sembiring mengatakan, ada sejumlah hal yang membuat pemerintah salah perhitungan dalam menetapkan kuota impor daging 2013. Pertama, pemerintah tidak menghitung adanya peningkatan konsumsi daging per kapita dan kebutuhan konsumsi bagi turis dan ekspatriat.
"Konsumsi daging tahun 2012 dipakai 1,97 kilogram per kapita per tahun saja pasokan tidak cukup. Sekarang konsumsi sudah naik jadi 2,2 kilogram per kapita, tapi impor justru dikurangi," kata Thomas ketika dihubungi, Jumat, 7 Desember 2012.
Kedua, Thomas menilai pemerintah tidak menganalisis kemampuan pertumbuhan populasi sapi lokal untuk pemenuhan konsumsi daging. Pemerintah hanya mengandalkan data Badan Pusat Statistik yang menyebutkan pertumbuhan populasi sapi lima persen setiap tahun. "Pemerintah menganggap populasi naik terus lima persen. Tapi, kan, populasi naik ini karena impor sapi yang cukup besar. Ini yang tidak dianalisis," ujarnya.
Thomas menyebutkan, pemerintah memberikan alokasi impor daging beku sebesar 34 ribu ton, atau 60 persen dari total kuota impor 80 ribu ton untuk tahun depan. Importir diberikan izin pemasukan semester pertama 2013 sebesar 70 persen dari kuota 32 ribu ton atau sebanyak 20.400 ton. Sedangkan pada semester kedua, izin diberikan sebesar 9.600 ton atau 30 persen dari kuota.
"Minggu-minggu ini surat rekomendasi pemasukan (SRP) sudah mulai diberikan kepada importir. Tapi SRP ini langsung dikeluarkan untuk satu tahun. Biasanya, kan, SRP dikeluarkan tiap enam bulan sekali," ujarnya.
Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen
16 hari lalu
Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen
Kementerian Perdagangan menyebut sektor penjualan online paling banyak dilaporkan keluhan konsumen lantaran banyak penipuan. Selain itu, Kemendag telah menutup setidaknya 223 akun yang diindikasi sebagai penipu.
