Aktifitas bongkar muat petikemas di Pelabuhan PT Pelindo IV Makassar, Sulsel. TEMPO/Iqbal Lubis
TEMPO.CO, Jakarta- Operator pelayaran meminta agar dana bantuan Asia Development Bank (ADB) atau lembaga donor lainnya digelontorkan untuk percepatan modernisasi pelabuhan. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan kunci untuk peningkatan daya saing dan penurunan biaya logistik pada sektor angkutan laut ada di pelabuhan.
"Selama ini, buruknya fasilitas pelabuhan kontainer dan general cargo seperti lapangan penumpukan, dermaga dan alat bongkar muat yang terbatas, akses in-out pelabuhan hingga masalah buruh dan penaikan tarif menjadi sumber utama mahalnya biaya logistik," katanya dalam rilis yang diterima Tempo, Ahad 18 November 2012.
Oleh karena itu, katanya, INSA mengharapkan sebagian dana bantuan ADB atau bantuan lembaga donor lainnya dapat digelontorkan untuk memperbaiki pelabuhan dan mendukung peremajaan armada pelayaran di Indonesia. "Kalau pelabuhan meningkat daya saingnya karena infrastruktur diperbaiki, angkutan laut juga ikut terdorong karena peremajaan armada tergantung ketersediaan infrastruktur pendukungnya," ujarnya.
Dia mengungkapkan anggota INSA siap berinvestasi menambah kapal-kapalnya dengan ukuran yang lebih besar berdasarkan ketersediaan infrastruktur dan muatan. Bahkan pelayaran banyak yang ingin meremajakan kapalnya, tetapi memilih menunggu hingga pelabuhan di Indonesia benar-benar di perbaiki.
Carmelita mengakui saat ini tidak kurang sekitar 60% dari 11.300 unit kapal niaga nasional sudah masuk usia untuk diremajakan. "Tetapi kami menahan rencana peremajaan itu karena menunggu modernisasi pelabuhan dilakukan supaya kapal yang didatangkan bisa bermanfaat secara optimal."
Seperti diketahui, Bank Pembangunan Asia (ADB) memberikan pinjaman program senilai US$300 juta (sekitar Rp2,88 triliun) untuk mendukung pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) melalui perbaikan konektivitas domestik dan internasional.
ADB bekerja sama dengan pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan infrastruktur dan memperkuat akses bagi daerah pedesaan yang miskin. Sehingga akan membuka jalan menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
Wakil Kepala Kantor Perwakilan ADB di Indonesia, Edimon Ginting mengatakan konektivitas yang kurang baik, kendala infrastruktur dan biaya logistik yang tinggi menghalangi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan melakukan upaya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia.
Sebagai contoh, sekitar 70 persen perbedaan harga beras di daerah di seluruh Indonesia diakibatkan oleh biaya pengiriman. "Ini merupakan cerminan dari kondisi buruknya jalan, pelabuhan yang padat, dan belum berkembangnya sistem transportasi antar pulau," kata Ginting.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengungkapkan dana untuk perbaikan dan pengembangan 29 pelabuhan nasional dianggarkan US$13 miliar atau sekitar Rp117 triliun untuk mengatasi masalah dalam sistem logistik di jalur laut. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan mengatakan berdasarkan MP3EI perbaikan itu diprioritaskan untuk 29 pelabuhan dari sekitar 1.324 pelabuhan di Indonesia yang akan diimplementasikan hingga 2025.
