Menko Perekonomian Hatta Radjasa (kiri atas) saat memimpin rakor tentang PT Indonesia Asahan Alumunium Indonesia (Inalum) yang dihadiri juga antara lain oleh Menkeu Agus Martowardojo (kanan), Menteri PU Djoko Kirmanto (kiri) di gedung Kementrian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (3/8). ANTARA/Fanny Octavianus
TEMPO.CO, Jakarta - Langkah pemerintah untuk mengakuisisi PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) demi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri mendapat dukungan dari pengamat. Sebab, selama ini banyak komoditas tambang yang diekspor dan masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk jadi yang harganya lebih mahal.
"Inalum salah satu aset yang paling penting untuk kebutuhan bahan baku berbagai industri dalam negeri," ujar Norico Gaman, pengamat energi dan komoditas PT BNI Securities kepada Tempo, Kamis 15 November 2012.
Norico mengusulkan pemerintah untuk mempertimbangkan PT Aneka Tambang (Antam) dan PT Timah sebagai pengelola Inalum. "Antam memiliki diversifikasi untuk pertambangan dan pengelolaan logam, begitu juga dengan PT Timah," tuturnya.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance Ahmada Erani Yustika juga mendukung langkah pemerintah untuk mengakuisisi Inalum. "Secara teknologi dan manajemen, Indoneisa sudah mampu untuk mengelola alumunium," ujarnya.
Ahmad menilai PT Aneka Tambang (Antam) berpotensi untuk mengelola Inalum berdasarkan pengalaman dan ketersediaan teknologi serta sumber daya manusia. "Namun jika pemerintah merasa perlu membuat BUMN yang baru untuk mengelola Inalum, maka bisa dilakukan,"tuturnya.
Terakhir, Ahmad mengimbau agar ke depan pemerintah juga membuat perencanaan untuk mengakuisisi pengelolaan sektor energi seperti minyak dan gas bumi, yang selama ini dikelola oleh asing. Sebab, saat ini masih banyak komoditas pertambangan lain yang masih dikuasai investor asing. Padahal, komoditas itu perlu dikuasai pemerintah. “Seperti tembaga dan emas yang dikuasai PT Newmont,” katanya.
