BIN dan BPS Paling Patuh Laporkan Aset Negara  

Kamis, 1 November 2012 12:49 WIB

Agus Martowardojo. ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Intelijen Negara dan Badan Pusat Statistik mendapat anugerah lembaga paling patuh yang melaporkan pengelolaan barang milik negara pada 2011. Adapun Kementerian Riset dan Teknologi juga menduduki tempat terpatuh pertama di kelompok dua.

"Ini adalah apresiasi kepada kementerian dan lembaga dalam kepatuhannya mengelola barang milik negara," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam sambutannya, di acara yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, di Gedung Dhanapala, Kamis, 1 November 2012.

Di kelompok satu, setelah Badan Intelijen yang menduduki posisi pertama, Dewan Perwakilan Rakyat berhasil menjadi terpatuh kedua, disusul oleh Badan Informasi Biospasial.

Selanjutnya, setelah Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menduduki posisi kedua, serta posisi ketiga direbut oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Setelah BPS, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diapresiasi sebagai terbaik kedua dan ketiga di kelompok tiga.

Agus mengatakan, apresiasi ini diberikan karena berhasil meningkatnya perolehan nilai barang milik negara. Dalam catatan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, peningkatan signifikan terjadi dari Rp 323,51 triliun menjadi Rp 1.726,33 triliun selama periode 2006 hingga 2012.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Hadiyanto, mengatakan, apresiasi ini diikuti oleh 85 kementerian dan lembaga. Apresiasi yang baru pertama kali dilakukan ini mempertimbangkan perbedaan beban masing-masing K/L, yaitu digolongkan dalam tiga kelompok satuan kerja.

Kelompok I terdiri dari 36 kementerian dan lembaga dengan 10 unit satuan kerja, kelompok II terdiri dari 23 kementerian dan lembaga dengan 10 hingga 100 unit satuan kerja, dan kelompok III terdiri dari 26 kementerian dan lembaga dengan 100 unit satuan kerja. "Penilaian dilakukan menggunakan data Direktorat Barang Milik Negara tahun 2011," ujarnya.

AYU PRIMA SANDI

Baca juga:

Dahlan: Ada yang Ingin Saya Dicopot dari Kabinet

BPK: Menteri Lakukan Pembiaran di Proyek Hambalang

Penyertaan Modal Negara Jadi Modus Upeti BUMN

Indeks Kepercayaan Konsumen RI Tertinggi di Dunia

Proyek Hambalang Rugikan Negara Rp 243,66 Miliar

Berita terkait

Optimalkan 115 Aset Negara, LMAN Sumbang PNBP Rp 3,7 Triliun

23 Januari 2024

Optimalkan 115 Aset Negara, LMAN Sumbang PNBP Rp 3,7 Triliun

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3,7 triliun sepanjang 2023.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Link Live Streaming Debat Cawapres

22 Desember 2023

Terkini Bisnis: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Link Live Streaming Debat Cawapres

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat sore, 22 Desember 2023 antara lain ekonom soroti pembiayaan program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Ungkap Tugas Penting DJKN Tak Hanya Mengelola Aset Negara, tapi...

22 November 2023

Sri Mulyani Ungkap Tugas Penting DJKN Tak Hanya Mengelola Aset Negara, tapi...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tidak hanya memiliki tugas mengelola aset kekayaan negara.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani soal Aset Negara: Jangan Cuma Koleksi di Neraca Keuangan, Harus Ciptakan Nilai Tambah Ekonomi

22 November 2023

Sri Mulyani soal Aset Negara: Jangan Cuma Koleksi di Neraca Keuangan, Harus Ciptakan Nilai Tambah Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan semua kementerian dan lembaga harus meningkatkan kultur atau budaya untuk menjaga aset negara.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tanggapi Kritik Anggota DPR tentang Pertumbuhan Aset Negara

29 Agustus 2023

Sri Mulyani Tanggapi Kritik Anggota DPR tentang Pertumbuhan Aset Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi kritik anggota DPR RI mengenai rendahnya pertumbuhan aset negara dibanding pertumbuhan utang.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Serahkan Kapal Hantu ke Polda Bangka Belitung

15 Agustus 2023

Kejaksaan Agung Serahkan Kapal Hantu ke Polda Bangka Belitung

Kejaksaan Agung minta Polda Bangka Belitung segera melaporkan data penyerahan aset di Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara.

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Jalan Protokol Telah Diserahkan ke DKI, Heru Budi: Ada 14 Ruas Jalan Nasional

29 April 2023

PSI Sebut Jalan Protokol Telah Diserahkan ke DKI, Heru Budi: Ada 14 Ruas Jalan Nasional

Heru Budi Hartono mengatakan ada 14 ruas jalan nasional, termasuk jalanan protokol di Jakarta Pusat telah diserahkan ke Pemerintah Daerah sejak 2013.

Baca Selengkapnya

Heru Budi Sebut Jakarta Bertugas Inventarisasi Aset Negara setelah Ibu Kota Pindah IKN

12 April 2023

Heru Budi Sebut Jakarta Bertugas Inventarisasi Aset Negara setelah Ibu Kota Pindah IKN

Heru Budi Hartono mengatakan Pemerintah Provinsi bertugas mendata dan menginventarisasi aset-aset negara setelah Jakarta tidak lagi ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara, Heru Budi-Kemenkeu Bahas Pemanfaatan Aset Negara di DKI

28 Maret 2023

Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara, Heru Budi-Kemenkeu Bahas Pemanfaatan Aset Negara di DKI

Pj Gubernur DKI Heru Budi tengah membahas pemanfaatan aset negara yang ada di Jakarta setelah Ibu Kota pindah ke IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Singgung Banyak Gedung Aset Negara Terbengkalai di Tengah Kota: Nilainya Luar Biasa

2 Maret 2023

Sri Mulyani Singgung Banyak Gedung Aset Negara Terbengkalai di Tengah Kota: Nilainya Luar Biasa

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung soal aset gedung milik sejumlah Badan Layanan Umum (BLU) yang terbengkalai.

Baca Selengkapnya