TEMPO.CO , Jakarta:Ketua DPR Marzuki Alie meminta publik tak hanya terfokus kepada isu oknum anggota DPR yang meminta upeti ke Perusahaan Listrik Negara. Tetapi ia ingin publik menindaklanjuti isu inefisiensi Rp 37 triliun Perusahaan Listrik Negara selama masa kepemimpinan Dahlan Iskan.
"Tidak usah bicara pengalihan isu, tetapi dua-duanya harus ditindaklanjuti, masalah inefisiensi ditindaklanjuti, masalah oknum juga ditindaklanjuti," kata Marzuki di gedung Nusantara DPR, Sabtu 27 Oktober 2012.
Marzuki meminta jangan sampai dari kedua isu itu ada yang ditutup-tutupi. "Keduanya harus ditindaklanjuti," kata dia.
Dia pun percaya Dahlan Iskan akan memenuhi janjinya untuk hadir dan menjelaskan ke Komisi Energi DPR. "Dia katakan kebijakan itu kalau tidak dilakukan listrik Jakarta padam. Jakarta kan tidak seberapa, Rp37 triliun yah bukan Jakarta saja," kata dia.
Menurut Marzuki, Dahlan harus menyampaikan secara transparan pemilihan opsi penggunaan genset dan BBM, termasuk pemilik genset tersebut. "Apakah melalui prosedur resmi atau apakah main tunjuk saja, itu kan jadi jelas inefisiensinya," kata dia.
Apalagi, ternyata di beberagai daerah ada kasus PLN yang tidak mau menerima gas. Padahal mesin pembangkit listriknya bisa menggunakan gas dan jumlah gas yang tersedia juga mencukupi seperti Jambi, Sumatera Utara dan Aceh. "PLN tidak mau menerima gas, ada gas yang nganggur, ini kan tanda tanya. Makanya ini harus clear, yang mana yang tidak ada gas," kata dia.
