Dirut RNI Siap Beberkan Pemeras di DPR

Sabtu, 27 Oktober 2012 06:13 WIB

Suasana sidang paripurna terkait laporan kinerja 2011-2012 dan ulang tahun ke-67 DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/8). ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta-Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Ismed Hasan Putro, menyatakan kesiapannya untuk membeberkan nama-nama oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang meminta upeti.

"Saya tidak mau menyebutkan nama-namanya, tapi kalau saya dipanggil DPR untuk pertanggungjawabkan omongan itu, saya siap (membeberkan),” ujarnya kepada Tempo, kemarin. “Agar tidak menimbulkan fitnah.”


Sebelumnya, Ismed mengungkapkan, dirinya pernah dimintai upeti oleh anggota Dewan ketika baru menjabat. Permintaan itu tidak langsung disampaikan kepada dirinya, melainkan melalui sekretaris perusahaan dalam rapat dengar pendapat. "Katanya semacam urunan (patungan) dan sudah turun-temurun,” kata Ismed. "Tapi saya tolak karena harus bersih."


Menurut dia, masalah setoran upeti kepada anggota Dewan adalah persoalan yang sudah umum diketahui, namun ditutupi. “Buktinya, banyak kan anggota Dewan yang diadili.”


Ismed menyesalkan pernyataan Ketua Komisi BUMN DPR, Benny K. Harman, yang menyerang dirinya di media. “Menyerang balik dengan menyatakan saya pemeras itu tidak benar dan arogan,” ujarnya. Tindakan itu tidak seharusnya dilakukan anggota Dewan.


Benny, politikus PDI Perjuangan, sebelumnya mengatakan Ismed sebagai pemeras. "Saya tahu siapa itu Ismed, dia yang justru tukang peras.”

Beberapa waktu lalu, Menteri BUMN Dahlan Iskan juga mengirimkan pesan pendek (SMS) kepada Sekretaris Kabinet, Dipo Alam. Dipo mengatakan, Dahlan berterima kasih dengan adanya Surat Edaran Nomor SE-542/Seskab/IX/2012 tentang Pengawalan APBN 2013-2014 dengan Mencegah Praktek Kongkalikong.


Advertising
Advertising

"Dia dan jajarannya bertekad menolak bila ada oknum DPR yang minta jatah dalam pencairan PMN,” kata Dipo.


Pernyataan Dahlan soal pemerasan yang dilakukan anggota Dewan membuat Ketua DPR Marzuki Alie berang. "Kalau menyebut oknum tidak apa-apa, tetapi ini kan disebutnya anggota. Harus hati-hati kalimatnya," ujarnya.


Dia meminta Dahlan membuktikan pernyataannya tersebut. "Kalau ada anggota DPR yang minta, laporkan, dong. Jangan seperti itu, akhirnya hubungan menjadi tidak baik.”


ALI NY | ANANDA PUTRI | SATWIKA

Berita Terpopuler:
Upeti DPR ke BUMN Akan Dibuka di Senayan
Keponakan Miranda Goeltom Gedor Penjara KPK

Cicak vs Buaya Memanas Lagi, Kini Polri Gugat KPK

Dua Hakim Agung Berseteru, Ada Pengusaha Terlibat?
Berapa Jokowi Kurban? Riya, Tak Perlu Disebut



Berita terkait

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

2 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Daftar Pimpinan DPR yang Terjerat Kasus Korupsi

27 September 2021

Daftar Pimpinan DPR yang Terjerat Kasus Korupsi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin menambah daftar pimpinan badan legislatif yang terjerat kasus korupsi.

Baca Selengkapnya

KPU Tunggu Tiga Partai Lengkapi Berkas DPRD Kota Malang

7 September 2018

KPU Tunggu Tiga Partai Lengkapi Berkas DPRD Kota Malang

KPU sedang mengebut berkas pelantikan PAW DPRD Kota Malang.

Baca Selengkapnya

Didakwa Terima Suap 7 M, Anggota DPR Musa Zainuddin Eksepsi  

13 Juli 2017

Didakwa Terima Suap 7 M, Anggota DPR Musa Zainuddin Eksepsi  

Anggota Komisi V DPR Musa Zainuddin menyatakan keberatan atas dakwaan jaksa KPK yang menyebut dia menerima suap Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Suap Proyek Infrastruktur Daerah, Anggota DPR Dituduh Terima 7 M

13 Juli 2017

Suap Proyek Infrastruktur Daerah, Anggota DPR Dituduh Terima 7 M

Anggota DPR Musa Zainuddin didakwa menerima suap Rp7 miliar dalam kasus dugaan korupsi anggaran proyek insfrastruktur di DPR.

Baca Selengkapnya

Tak Ada Celah Korupsi Anggaran

6 Juli 2017

Tak Ada Celah Korupsi Anggaran

Terungkapnya berbagai modus korupsi dari perencanaan anggaran sampai proses pelaksanaan APBN atau APBD sejatinya karena penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja (ABK) atau performance based budgeting. Pada intinya, ABK merupakan prinsip penganggaran yang berorientasi pada hasil (output) dan kemanfaatan (outcome) dari setiap rupiah uang negara/daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program/kegiatan pemerintah pusat/daerah.

Baca Selengkapnya

Pengakuan Dosen ITB Saat Disodori Tas Berisi Uang E-KTP  

4 April 2017

Pengakuan Dosen ITB Saat Disodori Tas Berisi Uang E-KTP  

Dosen ITB Munawar yang menjadi ketua tim teknis, diajak bertemu adik Andi Narogong, mafia e-KTP di Hotel Atlet, Senayan.

Baca Selengkapnya

Tersangka Suap Proyek Jalan di Maluku, Ini Kata Yudi Widiana  

7 Februari 2017

Tersangka Suap Proyek Jalan di Maluku, Ini Kata Yudi Widiana  

Yudi membantah mengenal Aseng. Ia mengatakan tidak pernah berhubungan dengan Aseng, baik langsung maupun tidak langsung.

Baca Selengkapnya

Sanusi Dihukum 7 Tahun, KPK Tak Terima Sepenuhnya  

29 Desember 2016

Sanusi Dihukum 7 Tahun, KPK Tak Terima Sepenuhnya  

Penyidik KPK akan mengembangkan indikasi keterlibatan pihak lain dalam perkara Sanusi.

Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi E-KTP, Setya Novanto Diperiksa KPK 7,5 Jam

13 Desember 2016

Kasus Korupsi E-KTP, Setya Novanto Diperiksa KPK 7,5 Jam

Setya Novanto mengaku telah mengklarifikasi sejumlah isu kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca Selengkapnya