TEMPO Interaktif, Jakarta:DPR meminta pemerintah menyerahkan 22 nama perusahaan tambang yang diusulkan untuk beroperasi kembali. Selama ini, perusahaan tersebut ditutup karena dianggap melanggar UU 41 / 1999 soal Kehutanan. Kami akan membahas nasib mereka selanjutnya, kata Awal Kusumah, Ketua Komisi Kehutanan DPR usai melakukan rapat koordinasi dengan Komisi Energi di Jakarta, Selasa (4/3). Seperti diketahui, pasal 38 ayat 4 UU No. 41 Tahun 1999 melarang adanya penambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Akibatnya, sekitar 150 usaha tambang berhenti karena ketentuan ini. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Djoko Darmono mengatakan, gabungan Komisi Kehutanan dan Energi sedang membahas ke-22 nama perusahaan tambang agar diijinkan beroperasi kembali. Pernyataan ini menanggapi kegundahan kalangan tambang tentang lambatnya pemerintah mengenai masalah undang-undang Kehutanan ini. Undang-undang soal Kehutanan tersebut juga ditentang pengusaha tambang. Yusuf Merukh, misalnya, meminta undang-undang ini dibekukan. Undang-undang ini harus status quo, kata Yusuf, yang juga CEO Lebong Tandai Gruop. Menurut Yusuf , akibat undang-undang Kehutanan ini Kawasan Timur Indonesia (KTI) mengalami kerugian besar.Soalnya, geliat bisnis KTI sebagian besar ditopang oleh pertambangan. Kawasan Indonesia Timur kehilangan investasi satu miliar dollar, tegas Yusuf, yang juga pemegang saham Pertambangan Newmont. Tak heran, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro beberapa waktu lalu mengusulkan 22 perusahaan tambang untuk dihidupkan kembali. Soalnya, ijin pertambangannya sudah diberikan sebelum UU Kehutanan berlaku. Kecuali di kawasan hutan konversi yang memang tidak boleh, kata Purnomo ketika itu. Dari data Koran Tempo, hingga tahun 2001, total investasi 22 perusahaan tersebut mencapai US$ 12,2 miliar (160 triliun rupiah). Diantara perusahaan yang melakukan kegiatan di hutan lindung tersebut adalah Freeport Indonesia (A) jumlah investasi US$ 4,9 miliar, Freeport Indonesia (B) US$ 198 juta, Newmont Nusa Tenggara US$ 2,7 miliar, International Nikel Indonesia US$ 2,2 miliar, dan PT Gag US$ 40 juta. Multazam --- TNR