Sejumlah Warga Jakarta Selatan sepanjang Lebak Bulus hingga Sisimangaraja melakukan konvoi mobil dan aksi di depan Kedubes Jepang Jakarta (5/3/). Warga yang kebanyakan pengusaha tersebut menolak rencana MRT sistem jalan layang dan meminta diganti sistem bawah tanah di jalur tersebut. TEMPO/Amston Probel
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia dan Jepang melakukan pertemuan di Tokyo pada 8 -10 Oktober 2012 dalam Indonesia Japan Joint Economic Forum. Dalam pertemuan itu dihasilkan kesepakatan pembangunan infrastruktur kawasan Jabodetabek melalui program Metropolitan Priority Area (MPA) dengan nilai Rp 410 triliun.
Program tersebut memiliki 71 proyek yang terbagi menjadi 48 proyek, 18 "Fast Track Project" dan 5 "Flagship Project". "Tiga dari lima "Flagship Project" akan dilaksanakan Kementerian Perhubungan," kata Atase Perhubungan Republik Indonesia di Tokyo, Popik Montanasyah, melalui keterangan resminya, Rabu, 10 Oktober 2012.
Kelima "Flagship Project" tersebut adalah Mass Rapid Transport antara Cikarang - Balaraja, pengembangan pelabuhan internasional di Cilamaya, perluasan Bandara Soekarno - Hatta, pengembangan "cluster" penelitian baru serta pengembangan sistem saluran limbah atau drainase di Jakarta.
Tiga proyek "flagship" yang akan dikerjakan Kementerian Perhubungan adalah Mass Rapid Transport antara Cikarang - Balaraja, pengembangan pelabuhan baru internasional di Cilamaya, serta perluasan Bandara Soekarno - Hatta. Popik menjelaskan, proyek tersebut akan dibiayai dengan skema kerjasma pemerintah swasta (KPS).
Dalam skema kerjasma itu, investasi swasta murni memiliki porsi 55 persen. Sedangkan kombinasi antara public - private partnership (P3), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan skema Loan mempunyai porsi 45 persen.
Popik mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, yang menjadi pemimpin delegasi Indonesia, menyebut kerja sama dengan Jepang ini berperan untuk mendukung program master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI).
