TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Bank Dunia, Daan Pattinasarany, menilai banyak infrastruktur jalan di daerah yang dibangun asal jadi. Ia mencontohkan kualitas jalan tidak sesuai, di antaranya karena tidak ada bahu jalan atau pun tidak ada kemiringan untuk air. “Di daerah, yang seperti ini banyak ditemui,” kata Daan, Senin, 17 September 2012.

Banyak pembangunan jalan di tingkat kabupaten dan kota yang tidak mengikuti peraturan yang ditetapkan pemerintah pusat sehingga dianggap hanya sekadar menambah panjang jalan. Kualitas jalan yang rendah itu mengakibatkan kondisi jalan banyak yang rusak dan tidak bertahan lama akibat tidak kuat menanggung beban melebihi kapasitasnya.

Seharusnya, menurut dia, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk perawatan dan perbaikan jalan secara rutin. “Jadi jangan sekadar membangun jalan saja karena yang penting adalah maintenance agar jalan tidak rusak.”

Daan menganggap pembangunan jalan oleh pemerintah daerah lebih banyak tidak disesuaikan dengan kapasitas lalu lintas atau volume kendaraan yang akan melintas. Pemerintah daerah membangun jaringan jalan baru agar muncul perekonomian baru, tetapi tidak memperhatikan kondisi jalan beberapa tahun ke depan.

“Tonase jalan yang dibangun tidak sesuai kapasitas. Karena pembangunan jalan baru, maka banyak kendaraan lewat. Ini yang harusnya diperhatikan,” ujarnya.

Dia menambahkan, idealnya anggaran untuk alokasi perawatan dan perbaikan jalan adalah 10 persen dari anggaran infrastruktur daerah. Namun, besaran alokasi juga harus disesuaikan dengan volume lalu lintas jalan dan jenis kendaraan yang sering melintas.

Jika kondisi jalan ini tidak diperhatikan, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi di daerah yang tersambung jalan tersebut akan terhambat. “Saya rasa pelaku bisnis tidak akan mau masuk ke daerah tersebut karena kualitas jalan buruk dan banyak jalan rusak,” katanya.

Dia menyarankan, pembangunan jalan baru tidak boleh hanya sekadar statistik, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah itu. Dia mencontohkan, daerah industri sebaiknya membangun jalan baru dengan kualitas tertentu agar mampu menampung beban kendaraan berat.

Peneliti dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Ratnawati Muyanto, mengatakan melambatnya pertumbuhan infrastruktur di Indonesia merupakan akibat dari praktek korupsi. Peningkatan anggaran infrastruktur ternyata tidak meningkatkan kualitas infrastruktur.

Ratna mengambil catatan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa 70 persen penyalahgunaan belanja pemerintah dilakukan di daerah. Pada 2010, terdapat 17 gubernur dari total 33 provinsi serta 13 bupati dan wali kota yang menjadi tersangka korupsi. “Semakin tinggi tingkat korupsi, maka semakin buruk kualitas infrastruktur jalan,” ujarnya.

Karena itu, dia menilai perlu dilakukan audit terhadap proyek pemerintah yang dikerjakan oleh pihak ketika untuk memperkecil ruang korupsi. Selain itu, perlu ada pengawasan terhadap kesesuaian kebutuhan pengeluaran dengan penerimaan.

“Dalam penyediaan anggaran pemeliharaan jalan, seharusnya diambil dari pos-pos penerimaan yang terkait dengan jalan, seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar,” ujarnya.

ROSALINA

Terpopuler:
Korupsi Memperburuk Kualitas Infrastruktur
Kadin Minta Pemerintah Hapus Hambatan Ekspor
Kenaikan Tarif Listrik Diusulkan Setiap Bulan
Tambahan Kuota BBM Diusulkan 4 Juta Kiloliter
Pasokan BBM Jakarta Ditambah 400 Ribu Kiloliter