TEMPO.CO, Jakarta - James Whitaker, Kepala Ekonom The United States Agency for International Development (USAID) untuk Indonesia, mendesak pemerintah genjot investasi di sektor pertanian. Dia mengingatkan, krisis pangan bisa terjadi akibat perubahan iklim.

"Setiap negara harus segera berinvestasi di sektor pertanian dan mendorong petani bisa memproduksi lebih," kata James dalam diskusi harga pangan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Pacific Place, Jakarta, Kamis, 13 September 2012.

James mengatakan, krisis pangan terjadi apabila harga komoditas pangan sudah melambung tinggi, namun daya beli konsumen dunia menurun. Saat ini, negara-negara produsen perlu berhati-hati dan mulai mengantisipasi kekeringan. Sebab, akibat kekeringan inilah Amerika Serikat sudah merasakan dampaknya pada gagal panen jagung dan kedelai.

Pada satu sisi, harga pangan dunia yang meningkat ini menguntungkan petani sehingga bersemangat untuk memproduksi lebih. Namun dilema terjadi pada sisi lain bahwa permintaan dunia akan menurun akibat tingginya harga.

James menyarankan Indonesia agar lebih memperhatikan infrastruktur pertanian, seperti jaringan irigasi dan transportasi. Jaringan irigasi dianggap penting untuk menghadapi kekeringan, sementara transportasi diperlukan agar distribusi hasil pertanian tidak mengganggu pasokan masyarakat.

Selain itu, menurut dia, pemerintah Indonesia harus mulai menerapkan teknik bercocok tanam melalui bioteknologi. Oleh sebab itu, perlu adanya pendalaman riset untuk mengantisipasi kekeringan yang berakibat pada produksi. "Perlu juga dukungan kebijakan pemerintah terhadap keamanan pangan," ujarnya.

Ekonom pertanian dan perdagangan dari Institut Pertanian Bogor, Wayan Susila, berpendapat sama. Untuk mengantisipasi krisis pangan, pemerintah harus menggenjot produksi dalam negeri sehingga membutuhkan tambahan investasi seperti pengairan dan pengembangan bibit.

Langkah lainnya, menurut dia, pemerintah tidak perlu terlalu ketat dalam perdagangan. Artinya, jika harga di luar negeri turun sementara pemerintah ingin melindungi petani, pemerintah sebaiknya ikut menaikkan tarif. "Tapi, kalau harga di luar negeri sangat tinggi, ya tarifnya diturunkan untuk melindungi konsumen," kata Wayan pada acara yang sama.

Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Anwar Nasution, menambahkan, pemerintah perlu mengolah sumber daya alam menjadi komoditas yang bernilai tambah. "Jangan hanya untuk ekspor bahan baku, seharusnya diolah supaya nilainya naik," kata dia.

ROSALINA

Berita lain:
Bumi Resources Minerals Miliki 292 Juta Ton Emas di Gorontalo
Saham Facebook Melonjak 7,7 Persen
Subsidi Listrik Mal dan Rumah Mewah Akan Dicabut
Habis Sakit, Berat Badan Dahlan Iskan Turun
Pemerintah Minta Kewenangan Tentukan Harga BBM