TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan pemerintah tidak akan memperluas sektor penerima insentif pembebasan pajak penghasilan dalam periode tertentu (tax holdiay). Menurut dia, fasilitas tax holiday akan tetap difokuskan ke beberapa industri tertentu.
"Masih tetap sama, untuk industri atau sektor tertentu yang memang kami harapkan dapat melakukan investasi di Indonesia," kata Agus di kantor Kementerian Keuangan, Kamis, 23 Agustus 2012.
Agus mengakui memang ada wacana terkait pemberian tax holiday bagi investasi di bawah Rp 1 triliun. Namun Agus menegaskan hal tersebut belum bisa dilakukan.
"Responsnya cukup baik dari penawaran kami. Sekarang sudah ada beberapa perusahan yang mengajukan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal," katanya.
Agus mengatakan pihaknya akan memberikan penawaran secara aktif terkait intensif atau penawaran fiskal terhadap industri minyak dan gas, serta energi terbarukan. "Jadi ke depan kami berharap di area itu akan semakin semarak," ujar dia.
Seperti diketahui, fasilitas tax holiday diberikan kepada industri pionir yang berdiri paling lama 12 bulan sebelum peraturan ini terbit 15 Agustus 2011. Salah satu persyaratan yang mesti dipenuhi pengusaha adalah menanamkan minimal 10 persen dari total dana investasi di perbankan dalam negeri. Nilai minimal investasi adalah sebesar Rp 1 triliun.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita terkait
Jokowi Beberkan Alasan Belum Akan Tambah Insentif Mobil Listrik Tahun Ini
15 Februari 2024
Presiden Jokowi menyebutkan, untuk sementara ini belum ada insentif lagi untuk mobil listrik di tahun 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga Yakin Penjualan Mobil Listrik Tembus 200 Ribu Unit per Tahun Didorong 2 Faktor Ini
6 Februari 2024
Menteri Airlangga yakin penjualan mobil listrik di dalam negeri, baik mobil listrik murni maupun hybrid, bisa mencapai target 200.000 unit per tahun.
Baca SelengkapnyaAirlangga Mau Kasih Diskon PPh untuk Pengusaha Hiburan, Ini Kata Kemenkeu
30 Januari 2024
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berencana memberikan diskon PPh Badan untuk pengusaha hiburan. Kementerian Keuangan buka suara soal ini.
Baca SelengkapnyaKPK Berencana Serahkan Penyelidikan OTT Sidoarjo Ke Polisi
29 Januari 2024
KPK dikabarkan akan menyerahkan penyelidikan OTT di Sidoarjo ke polisi. Diduga untuk menutupi keterlibatan pejabat tertinggi
Baca SelengkapnyaPimpinan KPK Dikabarkan Terbelah saat Menetapkan Tersangka Utama OTT di Sidoarjo
29 Januari 2024
KPK melakukan OTT di Sidoarjo dalam perkara pemotongan pembayaran insentif pajak. Bupati Ahmad Muhdlor Ali diduga terlibat
Baca SelengkapnyaPenetapan Tersangka OTT KPK di Sidoarjo Diduga Mandek, Bupati Dikabarkan Lolos
29 Januari 2024
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo pada Jumat kemarin, tapi hingga Ahad tak kunjung mengumumkan tersangka
Baca SelengkapnyaOTT KPK di Sidoarjo, Kantor Kabid Pajak Daerah Disegel
26 Januari 2024
KPK menyegel beberapa ruangan di kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.
Baca SelengkapnyaKPK Tangkap 10 Orang di Sidoarjo, Perkara Insentif Pajak dan Retribusi Daerah
26 Januari 2024
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya melakukan OTT di Sidoarjo, Jawa Timur
Baca SelengkapnyaTarif Pajak Hiburan yang Tak Menghibur Industri
25 Januari 2024
Pelaku usaha industri hiburan jenis diskotek hingga spa memprotes rencana kenaikan pajak hiburan hingga 40-75 persen. Pemerintah menjanjikan insentif
Baca SelengkapnyaPemerintah Beri Insentif Pajak Hiburan, Bagaimana Perhitungannya?
23 Januari 2024
Pemberian insentif ini menjadi hasil dari permintaan langsung Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai pajak hiburan dalam UU HKPD.
Baca Selengkapnya