TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menengarai akan banyak terjadi kebocoran dalam realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013. Menurut ia, tahun 2013 merupakan tahun di mana seluruh partai berjibaku untuk mengumpulkan dana Pemilu 2014.
"Saya kira kebocorannya bisa mencapai 30 persen. Ingat, tahun 2014 ada Pemilu. Jadi 2013 tahun pembajakan anggaran," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, Rabu, 22 Agustus 2012.
Menurut Uchok, potensi kebocoran anggaran pada 2013 akan terjadi di hampir seluruh sektor. Paling besar, kebocoran akan terjadi di dana bantuan sosial, proyek infrastruktur, dan subsidi pemerintah."
Dalam nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2013, pemerintah mengalokasikan dana bantuan sosial sebesar Rp 59 triliun. Anggaran itu bertambah Rp 4 triliun dari tahun sebelumnya.
Sementara untuk belanja infrastruktur, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 188 triliun. "Banyak kasus korupsi di Bansos dan proyek infrastruktur. Kami akan melakukan advokasi," katanya.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita terkait
Wamenkeu Sebut 400 Ribu Vaksin Covid-19 Disuntikkan: Ada yang Sudah Dapat 2 Kali
30 Januari 2021
Pemerintah menyediakan anggaran Rp 73 triliun untuk program penyuntikkan vaksin Covid-19.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia: Transaksi Non Tunai Atasi Kebocoran Anggaran
7 Desember 2019
"Dari pengalaman ketika pemda menerapkan sistem pembayaran non tunai pendapatan daerahnya meningkat," kata Wahyu Purnama Kepala Bank Indonesia
Baca SelengkapnyaIni 4 Keuntungan Kartu Kredit untuk Pembiayaan Proyek Rp 200 Juta
21 Februari 2018
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto menyebutkan empat keuntungan menggunakan kartu kredit pada pembiayaan proyek.
Baca SelengkapnyaCegah Korupsi, Gubernur BI Usulkan Anggaran Negara Nontunai
16 Februari 2015
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan transaksi tunai akan mengundang korupsi dan penipuan.
Baca SelengkapnyaGubernur Ganjar Khawatir Banyak Kades Dipenjara
16 November 2014
Adanya uang bantuan APBN ke desa bisa menjadi berkah tapi sekaligus bisa menjadi musibah.
Baca SelengkapnyaPemerintah Tidak Batasi Biaya Perjalanan Dinas
19 September 2014
Peraturan Menteri Keuangan mengatur standar biaya perjalanan dinas untuk pejabat dan pegawai negeri
Baca SelengkapnyaOptimalkan APBN, Jokowi Akan Terapkan E-Budgeting
15 Agustus 2014
E-budgeting dilakukan untuk mencari formula yang lebih baik ketimbang pengurangan subsidi bahan bakar minyak secara langsung.
Baca SelengkapnyaDesember, Pemerintah Belanjakan Rp 29 Triliun Setiap Hari
23 Desember 2012
Selama 10 hari terakhir ada anggaran sisa Rp 290 triliun. Duit ini akan digelontorkan untuk iklan layanan masyarakat yang dibuat-buat.
Kemenkeu Evaluasi Penyaluran Dana Bansos
23 Agustus 2012
Dalam RAPBN 2013 dana bansos naik menjadi Rp 59 triliun.
Baca SelengkapnyaPresiden Nilai Penggunaan Anggaran Melenceng
19 Oktober 2011
APBN dan APBD masih banyak dikorupsi oknum pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan anggota DPR.
Baca Selengkapnya