Pengunjung melihat dasar bendungan Waduk Ir. H Djuanda, Jatiluhur, Jawa Barat, Jumat (29/6). Hingga saat ini 62 persen air baku yang diolah oleh PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dari Waduk Jatiluhur mencapai 5.600 hingga 5.800 liter per detik. Suplai air yang diterima dari waduk Jatilihur tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan di sebagian wilayah Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pemerintah optimistis pembangunan Waduk Jati Gede, Jawa Barat, akan rampung pada 2013. Menurut dia, saat ini pemerintah tengah melakukan upaya menyelesaikan sisa masalah sosial yang masih menjadi kendala pembangunan.
"Pengerjaan harus selesai sesuai target (2013). Kami akan melakukan verifikasi dan evaluasi terkait dengan pembangunan," kata Hatta, seusai rapat koordinasi pembangunan Waduk Jati Gede di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa, 14 Agustus 2012.
Menurut Hatta, target penyelesaian waduk pada 2013 karena pembangunan tersebut terikat dengan pinjaman dari Cina dan sebagian dana rupiah. Untuk menyelesaikan masalah sosial seperti pembebasan lahan warga, Hatta menyatakan pemerintah pusat membentuk tim verifikasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
"Langkah selanjutnya, perlu diputuskan tim supervisi pusat yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat. Tim nantinya betul-betul jadi ujung tombak di lapangan," katanya.
Hatta menyatakan total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan waduk sebesar US$ 400 juta atau sekitar Rp 4 triliun. Waduk tersebut, kata dia, nantinya akan mengairi 90 ribu hektare sawah dan akan menghasilkan listrik sebesar 110 Megawatt. "Waduk ini juga akan menahan banjir dan menjadi pusat pariwisata," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hendarman Supandji, menyatakan akan melakukan evaluasi dan verifikasi terkait lahan mana saja yang sudah dibebaskan pemerintah. "Kami belum tahu datanya. Verifikasi dan evaluasi selesai tahun ini," katanya.
Pembangunan Waduk Jati Gede saat ini masih terkendala oleh pembebasan lahan dan relokasi warga yang tinggal di area genangan waduk. Proyek pembangunan waduk yang mangkrak sejak 1960-an itu berada di daerah cekungan seluas 4.973 hektare. Genangan nantinya mencakup 12 desa di 4 kecamatan, paling banyak di Darmaraja. Selain itu, ada puluhan situs sejarah yang terancam tenggelam.
