TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan pemerintah akan menyiapkan langkah antisipasi untuk memperkecil nilai defisit neraca pembayaran.
Upaya itu di antaranya dengan cara memperluas insentif bagi industri-industri yang banyak mengimpor bahan baku dari luar negeri.
"Langkah itu supaya bisa mengurangi ketergantungan barang baku, modal, dan penolong dari luar negeri," ujar Bambang, Senin 13 Agustus 2012.
Seperti diketahui, Bank Indonesia mengumumkan neraca pembayaran kuartal I 2012 defisit sebesar US$ 1,03 miliar, padahal pada periode yang sama tahun lalu neraca pembayaran surplus US$ 7,67 miliar.
Sejumlah ekonom memperkirakan defisit tersebut masih akan berlanjut di kuartal II, sebab terjadi pembengkakan di neraca berjalan akibat ekspor yang melemah dan derasnya arus modal keluar.
Menurut Bambang dalam waktu dekat memang tak ada upaya yang bisa dilakukan pemerintah. Sebab defisit neraca pembayaran juga merupakan akibat dari krisis global yang tak bisa dihindari.
Sementara, pemberian insentif diajukan sebagai antisipasi jangka menengah. Insentif yang diberikan tak jauh berbeda dengan insentif yang ada saat ini seperti pemberian insentif pembebasan pajak penghasilan dalam periode tertentu (tax holiday) dan pengurangan pajak dalam periode tertentu (tax allowance).
“Hanya diperluas saja, tinggal dikombinasi," kata dia. Bambang juga memperkirakan neraca pembayaran masih akan defisit untuk kuartal II. Tetapi, angka defisit tersebut masih berada di batas aman karena dari sisi neraca modal masih cukup kuat.
GUSTIDHA BUDIARTIE
Berita terkait
Jokowi Beberkan Alasan Belum Akan Tambah Insentif Mobil Listrik Tahun Ini
15 Februari 2024
Presiden Jokowi menyebutkan, untuk sementara ini belum ada insentif lagi untuk mobil listrik di tahun 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga Yakin Penjualan Mobil Listrik Tembus 200 Ribu Unit per Tahun Didorong 2 Faktor Ini
6 Februari 2024
Menteri Airlangga yakin penjualan mobil listrik di dalam negeri, baik mobil listrik murni maupun hybrid, bisa mencapai target 200.000 unit per tahun.
Baca SelengkapnyaAirlangga Mau Kasih Diskon PPh untuk Pengusaha Hiburan, Ini Kata Kemenkeu
30 Januari 2024
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berencana memberikan diskon PPh Badan untuk pengusaha hiburan. Kementerian Keuangan buka suara soal ini.
Baca SelengkapnyaKPK Berencana Serahkan Penyelidikan OTT Sidoarjo Ke Polisi
29 Januari 2024
KPK dikabarkan akan menyerahkan penyelidikan OTT di Sidoarjo ke polisi. Diduga untuk menutupi keterlibatan pejabat tertinggi
Baca SelengkapnyaPimpinan KPK Dikabarkan Terbelah saat Menetapkan Tersangka Utama OTT di Sidoarjo
29 Januari 2024
KPK melakukan OTT di Sidoarjo dalam perkara pemotongan pembayaran insentif pajak. Bupati Ahmad Muhdlor Ali diduga terlibat
Baca SelengkapnyaPenetapan Tersangka OTT KPK di Sidoarjo Diduga Mandek, Bupati Dikabarkan Lolos
29 Januari 2024
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo pada Jumat kemarin, tapi hingga Ahad tak kunjung mengumumkan tersangka
Baca SelengkapnyaOTT KPK di Sidoarjo, Kantor Kabid Pajak Daerah Disegel
26 Januari 2024
KPK menyegel beberapa ruangan di kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.
Baca SelengkapnyaKPK Tangkap 10 Orang di Sidoarjo, Perkara Insentif Pajak dan Retribusi Daerah
26 Januari 2024
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya melakukan OTT di Sidoarjo, Jawa Timur
Baca SelengkapnyaTarif Pajak Hiburan yang Tak Menghibur Industri
25 Januari 2024
Pelaku usaha industri hiburan jenis diskotek hingga spa memprotes rencana kenaikan pajak hiburan hingga 40-75 persen. Pemerintah menjanjikan insentif
Baca SelengkapnyaPemerintah Beri Insentif Pajak Hiburan, Bagaimana Perhitungannya?
23 Januari 2024
Pemberian insentif ini menjadi hasil dari permintaan langsung Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai pajak hiburan dalam UU HKPD.
Baca Selengkapnya