Pemerintah Diminta Revisi Asumsi Subsidi BBM  

Reporter

Editor

Minggu, 8 Juli 2012 14:47 WIB

Pekerja memeriksa kelangkapan kapal tangker baru buatan PT Daya Radar Utama Shpyard yang akan di serahkan kepada PT Pertamina (Persero) di Tanjung Priok, Jumat (11/05). Kapal dengan kapasitas cargo 4851.52 M3 akan memperkuat armada transportasi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk meningkatkan ketahanan pasokan energi nasional. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Anggaran DPR, Satya W. Yudha, meminta pemerintah merevisi asumsi subsidi bahan bakar minyak pada tahun ini yang diperkirakan bisa mencapai Rp 216,8 triliun atau bengkak sebanyak Rp 78,6 triliun dari pagu APBN-P. "Perkiraan itu harus dievaluasi, kalaupun membengkak harusnya tidak setinggi itu," ujar Satya, ketika dihubungi pada Ahad, 8 Juli 2012.

Satya menjelaskan meski pembengkakan subsidi sudah dihitung dengan naiknya konsumsi, tetap saja tidak akan setinggi perhitungan pemerintah. Alasannya adanya penurunan harga minyak dunia dan juga harga minyak nasional atau Indonesian Crude Price (ICP).

ICP, misalnya, dalam APBN-P diasumsikan sebesar US$ 105 per barel. Tapi rata-rata realisasi selama enam bulan terakhir lebih rendah dari angka tersebut, yaitu hanya US$ 100,7 per barel yang diprediksi masih bisa lebih rendah di bulan berikutnya.

Selain itu tingginya pembengkakan subsidi juga disebabkan oleh pemerintah belum mampu memberantas penyelundupan BBM yang masih marak di daerah-daerah sekitar pertambangan dan perkebunan. Ia mencontohkan terjadinya penyelundupan sebesar 1 juta kiloliter BBM subsidi bisa merugikan negara hingga Rp 4 triliun.

"Jangan sampai sudah dipenuhi kuota kebutuhan BBM subsidi, tapi larinya untuk memenuhi kebutuhan penyelundup," ujar Satya. Ia meminta komisi yang terkait harus berhati-hati dalam memberi tambahan kuota yang diminta oleh pemerintah.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo memperkirakan belanja untuk subsidi BBM akan melewati pagu APBN-P 2012 yang semula Rp 137,4 triliun menjadi Rp 216,8 triliun. Sebab, selama semester pertama tahun ini, belanja subsidi BBM pemerintah telah mencapai Rp 88,9 triliun atau telah menghabiskan 64 persen dari kuota tahun ini. Diperkirakan kucuran dana untuk subsidi BBM ini akan lebih melonjak pada semester dua mendatang, yakni mencapai Rp 127,9 triliun.

GUSTIDHA BUDIARTIE

Bisnis Terkini
Sahid Grup Bangun Mal dan Kondotel Yogyakarta

Gas Naik, Ini Komentar Dahlan Iskan

Pengusaha Khawatir Banjir Makanan-Minuman Ilegal

Singapura Tingkatkan Kepemilikan Saham di BTN





Berita terkait

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Ekslusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

42 menit lalu

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Ekslusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, meminta agar DPR menghapus Pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran tersebut.

Baca Selengkapnya

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

3 jam lalu

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

Stafsus Presiden Billy Mambrasar menyarankan sejumlah hal ini guna perbaikan tata kelola KIP Kuliah jalur aspirasi anggota DPR.

Baca Selengkapnya

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

6 jam lalu

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

Menurut Billy Mambrasar, DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya tidak boleh mengeksekusi program KIP Kuliah.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

6 jam lalu

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dilibatkan dalam diskusi untuk RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

6 jam lalu

Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

Stafsus Presiden Billy Mambrasar mengungkap soal KIP Kuliah jalur aspirasi yang diduga digunakan oleh anggota DPR untuk kepentingan elektabilitas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

20 jam lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

1 hari lalu

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

1 hari lalu

Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

Kursi anggota DPR Gerindra Jakarta berkurang dari 19 menjadi 14 kursi.

Baca Selengkapnya

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

2 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya