Menteri Keuangan Agus Martowardojo, saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 5-6, 2012. Kementerian Keuangan mengajukan pemberian reward untuk kementeriannya terkait dengan optimalisasi penyerapan anggaran belanja negara pada 2011 sebesar Rp 39,7 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo sudah menyetujui anggaran untuk pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, dia mengakui, anggaran gedung tersebut saat ini masih dibintangi oleh Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.
"Sepengetahuan kami, itu sudah dianggarkan. Tapi statusnya masih dibintangi dan KPK perlu persetujuan dari komisi terkait untuk mencabut bintangnya. Anggarannya sekitar Rp 60 miliar sampai Rp 80 miliar untuk tahun anggaran 2012," kata Agus seusai menghadiri rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 28 Juni 2012.
Menurut Agus, proses pencairan anggaran yang harus melalui persetujuan komisi di DPR merupakan hal biasa. Menurut dia, pencairan anggaran beberapa proyek infrastruktur di kementerian juga harus melalui pembahasan dengan komisi terkait.
"Kadang membintangi juga bisa inisiatif pemerintah, misal pemerintah belum terima TOR atau rencana anggaran belanja atau belum lengkap dokumennya. Tapi untuk KPK karena belum ada persetujuan dari komisi terkait. Kalau sudah ada persetujuan, bisa direalisasikan," ujar dia.
Sampai saat ini, Komisi Hukum DPR belum juga menyetujui pencairan anggaran pembangunan gedung KPK senilai Rp 200 miliar. Komisi menganggap pembangunan gedung itu tidak mendesak karena masih banyak gedung negara yang tak terpakai. Karena itu, mereka meminta KPK mencari terlebih dahulu gedung negara yang kosong dan bisa digunakan.
KPK sebenarnya sudah melayangkan surat kepada Kementerian Keuangan untuk meminta gedung yang bisa mereka gunakan. Namun Menteri Keuangan menyatakan tidak ada gedung yang bisa digunakan oleh KPK.
