TEMPO.CO, Jakarta - Meski pemerintah boleh mengajukan penambahan kuota bahan bakar minyak bersubsidi, ada syarat yang harus dipenuhi. Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Satya Widya Yudha, mengatakan permintaan tersebut sulit dipenuhi karena terkendala Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012.
"Selain itu, ada dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah," kata dia, Jumat, 25 Mei 2012.
Syarat pertama, kata Satya, yakni pemerintah harus memberikan data transparan atas volume BBM bersubsidi yang diselundupkan di daerah-daerah. Menurut dia, data ini penting mengingat selama ini penyelundupan BBM bersubsidi terjadi secara kasat mata dan berpengaruh pada konsumsi. Jika data itu tak tersedia, sulit bagi DPR untuk memenuhi penambahan kuota tahun ini.
“Ini artinya, pemerintah harus memberi data yang riil, berapa volume yang sebetulnya dibutuhkan." ujarnya.
Syarat kedua, Satya melanjutkan, pemerintah harus memperbaiki infrastruktur di kawasan industri dan pertambangan serta menjamin ketersediaan BBM non-subsidi. Pertamina juga diminta memenuhi untuk daerah tersebut agar tak terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Satya mengamati selama ini industri dan perusahaan tambang yang tak diperbolehkan memakai BBM bersubsidi tak menerima pasokan bahan bakar pengganti yang memadai. "Akibatnya, mereka menggunakan BBM bersubsidi yang dipasok pihak ketiga secara ilegal, di antaranya dari hasil penyelundupan," katanya.
Setelah kedua syarat itu dipenuhi, Satya meminta Pertamina, pemerintah, dan pihak-pihak terkait untuk bekerja sama mengawasi penyaluran BBM bersubsidi karena negara akan rugi besar jika komoditas penting ini diselewengkan. Dia menghitung ada kerugian negara sebesar Rp 4 triliun untuk setiap 1 juta kiloliter BBM bersubsidi yang diselundupkan.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan pemerintah akan tetap meminta tambahan kuota kepada DPR, mengingat jatah BBM bersubsidi sebanyak 40 juta kiloliter dalam APBN Perubahan 2012 bakal terlampaui. Apalagi saat ini ada empat provinsi yang sudah mengajukan penambahan kuota.
ROSALINA
Berita terkait
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat
22 hari lalu
Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.
Baca SelengkapnyaMakan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya
3 Maret 2024
Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?
Baca SelengkapnyaDefisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM
26 Februari 2024
Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.
Baca SelengkapnyaProgram Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan
24 Februari 2024
Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.
Baca SelengkapnyaAnggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis
19 Februari 2024
Ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak
19 Februari 2024
Pengamat menilai jika subsidi BBM dipangkas untuk program makan siang gratis maka penerimaan pajak bisa menurun.
Baca SelengkapnyaEkonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira menyebut subsidi BBM idealnya dipangkas bukan untuk membiayai program makan siang gratis. Kenapa?
Baca SelengkapnyaRamai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran
18 Februari 2024
Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara soal polemik pemangkasan BBM untuk program makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaSusi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat
18 Februari 2024
Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.
Baca SelengkapnyaPrabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira tak sepakat program makan siang gratis Prabowo - Gibran bisa dijalankan dengan memangkas subsidi BBM.
Baca Selengkapnya