TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kiagus Ahmad Badaruddin, berharap laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang dugaan kerugian negara dalam pembagian dividen saham PT Newmont Nusa Tenggara menjadi pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi.
“Kalau seandainya laporan itu benar, kewenangan hakim untuk menjadikan itu pertimbangan,” katanya saat dihubungi Tempo, Selasa 15 Mei 2012.
Saat ini Mahkamah Konstitusi sedang menyusun keputusan atas sengketa kewenangan lembaga negara antara Presiden melawan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan. “Laporan ICW dan sengketa ini dua hal yang berbeda, ini sepenuhnya kewenangan hakim, kami tidak bisa mengintervensi,” ujarnya.
Badaruddin menilai, jika laporan ICW dibenarkan oleh aparat hukum, akan menjadi kelemahan dari sistem lama yaitu pembelian oleh pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan perusahaan swasta. “Harapan kami, jangan diulangi,” katanya.
Pemerintah yang berniat membeli 7 persen saham divestasi Newmont dihalangi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan. DPR dan BPK menilai pembelian saham senilai US$ 246,8 juta atau Rp 2,2 triliun itu harus mendapatkan izin DPR. Polemik ini berujung pada sengketa di Mahkamah Konstitusi.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pembelian ini akan menjadi model pertama negara menguasai beberapa saham perusahaan tambang yang dikuasai asing. “Negara akan mendorong transparansi perusahaan tambang,” katanya.
Adapun DPR dan BPK menilai polemik ini tidak patut dibawa dalam sengketa kewenangan lembaga negara. “Ini masalah kecil,” kata anggota Komisi Keuangan Nusron Wahid yang mewakili DPR dalam sengketa ini. Ketua BPK Hadi Poernomo menilai pendapat BPK bersifat final dan tidak bisa digugat.
Selain tiga lembaga negara, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi dan Anggota Komisi Investasi dan Pertambangan Kabupaten Sumbawa, Fitra Rino, mengajukan menjadi saksi ahli. Zainul mengatakan pemerintah daerah mendapatkan keuntungan dari pembelian 24 persen saham divestasi Newmont dan menginginkan pembelian 7 persen saham divestasi yang diminta terlebih dulu oleh pemerintah pusat. Adapun Fitra membantah pernyataan Zainul.
“Pembelian saham oleh pemerintah daerah sarat dengan masalah hukum,” katanya.
Aktivis ICW, Firdaus Ilyas, melaporkan adanya dugaan kerugian negara atas pembagian dividen pada PT Multi Daerah Bersaing (MDB), konsorsium yang dibentuk oleh PT Daerah Maju Bersaing (perusahaan tiga pemerintah daerah di NTB) dan PT Multicapital (Group Bakrie).
Menurut Firdaus, DMB yang menguasai 6 persen saham Newmont atau 25 persen saham MDB seharusnya menikmati dividen US$ 47,21 juta. Namun kenyataannya DMB hanya menerima dividen US$ 7,38 juta atau Rp 66,943 miliar. “Sejak awal kontraknya memang bermasalah,” katanya. Firdaus menilai Multicapital memotong dividen DMB untuk melunasi utang. Dalam pembelian 24 saham ini Multicapital berutang kepada Credit Suisse Singapura.
AKBAR TRI KURNIAWAN
Berita terkait
Menteri Sudirman Analisis Akuisisi Medco terhadap Newmont
20 Juli 2016
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan tengah mempelajari kewajiban divestasi saham bagi PT Newmont Nusa Tenggara.
Baca SelengkapnyaDivestasi, Penawaran Saham Freeport Dinilai Kemahalan
16 Januari 2016
Pemerintah diminta melakukan evaluasi secara menyeluruh atas penawaran divestasi saham Freeport.
Baca SelengkapnyaPerusahaan BUMN Ini Kelola Kontrak Rp 100 Triliun Tahun 2016
10 Desember 2015
PT Waskita Karya (Persero) menargetkan meraih kontrak pengerjaan proyek sebesar Rp100 triliun pada awal 2016, dengan total aset mencapai Rp43 triliun.
Baca SelengkapnyaDiundur Target Penandatanganan Amandemen Newmont
24 Mei 2015
Target penandatanganan amandemen kontrak PT Newmont Nusa Tenggara pada akhir bulan ini terancam molor.
Baca SelengkapnyaGubernur NTB Ngotot Punya Saham di Newmont
2 Maret 2015
Namun, Zainul Majdi belum bisa menjelaskan bagaimana cara pemerintah NTB membeli saham divestasi Newmont tersebut.
Baca SelengkapnyaMenteri Bambang: Saham Newmont Bisa Dibeli Konsorsium BUMN
23 Februari 2015
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pembelian saham Newmont bisa dilakukan tanpa harus mengandalkan Pusat Investasi Pemerintah.
Baca SelengkapnyaNewmont Sudah Setor Uang Jaminan Smelter
24 September 2014
Pekan ini Newmont siap ekspor.
Baca SelengkapnyaKasus Newmont, Kebijakan Pemerintah Dinilai Ngawur
20 September 2014
Dikhawatirkan akan terjadi eksplorasi dalam jumlah berlebihan.
Baca SelengkapnyaNTB Tagih MoU Newmont-ESDM
7 September 2014
"Mana bukti MoU yang diteken? Kami wait and see."
Baca SelengkapnyaRenegosiasi Pemerintah dan Newmont Rampung
4 September 2014
Nota kesepahaman sudah diteken semalam.
Baca Selengkapnya