TEMPO Interaktif, Jakarta: Kebijakan masih berhaknya mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengeluarkan surat keterangan lunas kepada para pengutang kakap, tidak tepat. Demikian dikatakan pengamat perbankan dari Bank Negara Indonesia (BNI), Rian Kiryanto, kepada TNR lewat sambungan telepon, Sabtu (28/2). "Secara legalitas, begitu BPPN bubar, segala aktivitasnya juga sudah selesai," katanya. Seperti diketahui, walau masa tugas BPPN sudah berakhir, selama dua bulan ke depan Syafruddin Tumenggung masih berhak mengeluarkan surat keterangan lunas. Artinya, mantan kepala BPPN itu masih diberi kesempatan menyelesaikan likuidasi bank beku operasi, pelaksanaan audit dan penyelesaian pembayaran. "Bila ada aktivitas hukum menyangkut aset-aset negara, hendaknya bukanlah atas nama BPPN lagi, walau waktunya hanya dua bulan dan sifatnya membantu tim pemberesan," kata Rian. Rian juga mempertanyakan kewenangan hukum yang dimiliki mantan kepala BPPN itu. "Pasalnya, dalam kapasitas sebagai apa ia menandatangani surat keterangan lunas? Masa bakti pak Syaf sudah selesai," katanya. Hal ini yang menjadi kekhawatiran. Karena bila nantinya ada review terhadap semua keputusan-keputusan hukum yang dikeluarkan BPPN saat masih berdiri atau sudah bubar, bisa timbul sengketa di kemudian hari. "Istilahnya gugat-menggugat," katanya lagi. Bila sampai terjadi gugat menggugat, masalah hukum akan bertambah pelik. Karena tentu saja akan menyangkut Komite Kebijakan Sektor Keuangan yang berada diatas BPPN dan semua keputusan yang dibuat Presiden lewat rapat kabinet. "BPPN masih menyisakan masalah hukum sebanyak 1362 kasus," kata Rian. Adapun terbentuknya Perusahaan Pengelolaan Aset Negara (PPAN), kata Rian, juga meninggalkan ketidak-jelasan terhadap aset-aset yang pada saat pembubaran BPPN posisinya sudah berada di tengah jalan, seperti divestasi Bank Permata. "Tidak jelas kelanjutannya, apakah akan dilanjutkan PPAN atau diambil alih Menteri Keuangan," kata Rian. Menanggapi itu, anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Paskah Suzetta mengatakan akan melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan Boediono, Selasa (2/3). Rencananya, rapat kerja itu akan membahas pembubaran BPPN dan segala permasalahannya. Poernomo G. Ridho - Tempo News Room