Petugas sedang melakukan pengisian bahan bakar non subsidi kendaraan untuk pelanggan di SPBU pertamina khusus pertamax di jalan alteri Pondok Indah, Jakarta, Jumat (27/4). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO , Jakarta:-- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi setelah ditundanya program pembatasan untuk kendaraan pribadi. "Premium akan terbatas. Jika jatah Premium habis di satu daerah, maka tidak akan ditambah. Konsumen harus ganti konsumsi ke BBM nonsubsidi," kata Wakil Kepala BPH Migas Fahmi Harsandono Minggu 29 April 2012.
Sampai saat ini BPH Migas masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait dengan program pembatasan yang akan diberlakukan. Sebab, kata Fahmi, jika tak dikendalikan, konsumsi bahan bakar bersubsidi tahun ini bakal tembus 44 juta kiloliter dari kuota 40 juta kiloliter.
Menurut Fahmi, selama tiga bulan pertama 2012, konsumsi sudah menembus 12 persen dari kuota. Jika tak dikendalikan, diperkirakan BBM bersubsidi bakal habis pada September mendatang. “Agar mencukupi, kami membatasi alokasi tak boleh melewati 3,2 juta kiloliter,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana membatasi konsumsi BBM bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Namun rencana ini kembali ditunda karena belum ada kesepakatan untuk jenis kendaraan yang dibatasi. Akibatnya, kuota bahan bakar bersubsidi bakal diperketat agar bisa memenuhi kuota 40 juta kiloliter sampai akhir tahun.
Untuk mendukung program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, pemerintah mengucurkan Rp 400 miliar kepada BPH Migas untuk melakukan pengawasan. “Tapi dana itu belum kami pergunakan,” kata Fahmi. Untuk mendukung penghematan bahan bakar, pihaknya mengimbau agar kendaraan dinas menggunakan bahan bakar nonsubsidi.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Evita Herawati Legowo menyatakan program pembatasan tak dibatalkan. "Hanya masih didalami. Target awalnya adalah untuk mobil dinas," ujarnya.
Namun Evita, sebagai pejabat teknis yang bertanggung jawab atas program ini, tak bisa memberi kepastian kapan kebijakan itu diterapkan. Menurut dia, pengendalian konsumsi harus dilakukan karena usul kenaikan harga tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
