TEMPO.CO , Jakarta-– Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan memilih komisaris utama yang berwibawa atau berwatak preman untuk mengelola perusahaan plat merah yang rawan konflik sengketa lahan. "Karena yang dihadapi preman juga," kata Dahlan Iskan ketika ditemui pada acara BUMN Executif Meeting di PT Aneka Tambang.
Dahlan mengatakan, banyak perusahaan plat merah yang lahanya diserobot. Jika penyerobotan dilakukan sesama BUMN, kementerian yang akan turun tangan untuk menyelesaikan sengketa. Namun jika swasta, juga diperlukan solusi lain yakni memilih komisaris yang berwibawa atau tokoh masyarakat setempat yang menurut Dahlan agak preman.
Penuturan Dahlan, contoh sengketa lahan antara BUMN dan swasta adalah kasus Bukit Asam. Persoalan hukum Bukit Asam, kata Dahlan, luar biasa rumit. Konflik antara PT Bukit Asam dan PT Adaro Energy Tbk yang berujung pada dimenangkanya perusahaan swasta itu. Menurut Dahlan, selama ini jika BUMN berkonflik dengan swasta sampai ke meja hijau, perusahaan plat merah sering kalah. "BUMN tidak punya dana buat nyogok, makanya kalah terus," katanya.
Saat ini ada 26.000 ribu hektare lahan milik Bukit Asam di Sumatera Selatan yang bersengketa. Hal itu sebagai akibat izin tambang yang dikeluarkan pemda setempat. Padahal jelas lahan itu sah milik perusahaan batu bara pelat merah tersebut. Diperkirakan setidaknya terdapat 230 juta ton cadangan batu bara yang masuk wilayah sengketa dengan nilai kerugian mencapai US$ 2,3 miliar.
"Kalau orang yang berwibawa seperti Patrialis Akbar sudah tidak mempan, saya tidak tahu bagaimana lagi," kata Dahlan sambil menunjuk mantan Menteri Hukum dan HAM itu.
