TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Herwidayatmo menyatakan terdapat aliran dana ke pasar modal yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (money laundring). Jumlahnya sekitar Rp 11,4 miliar, katanya di sela-sela acara "Indonesia Financial Services Expo" di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Kamis (19/2) siang. Berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), kata Herwidayatmo, aliran dana diduga merupakan bagian dari hasil tindak pidana manipulasi kredit ekspor BNI. Sebagian dimasukkan ke reksadana, sebagian lagi ke saham, dan sisanya dibelikan obligasi korporasi, ujarnya. Bapepam, menurut Herwidayatmo, sudah mengirim tim ke PPATK untuk mengkaji bahan-bahan dan temuan yang ada untuk ditindaklanjuti. Saat ini sudah ada empat perusahaan yang terindikasi menerima dana tersebut. Tetapi ia menolak untuk menyebut nama keempat perusahaan yang diduga perusahaan sekuritas tersebut. Kita belum bisa katakan di sini karena masih dalam proses menindaklanjuti, katanya. Perusahaan tersebut, kata Herwidayatmo, harus diperiksa. Menurutnya, apabila mereka mengetahui ada transaksi yang mencurigakan, maka berdasarkan peraturan yang ada, perusahaan-perusahaan tersebut harus melaporkannya ke PPATK dan Bapepam. Berdasarkan peraturan Bapepam No. 5/D/10, perusahaan diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah atau know your customer (KYC). Pertanyaannya apakah mereka menerapkan hal tersebut atau tidak. Itu yang perlu diselidiki, katanya. Dalam pandangan Herwidayatmo, terdapat kemungkinan perusahaan-perusahaan tersebut tidak mengetahui kalau duit yang digunakan untuk membeli surat-surat berharga tersebut adalah uang haram. Mungkin saja ketika ambil uangnya di bank sah-sah saja waktu itu karena kasusnya kan terbongkar. Karena kasus BNI kan baru merebak setelah beberapa waktu, ujarnya. Amal Ihsan Tempo News Room