TEMPO Interaktif, Jakarta: Pegawai negeri sipil (PNS) diharapkan menerima kembali jatah beras sebagai salah satu bagian dari gaji per bulan. Demikian disampaikan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Widjanarko Puspoyo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (18/2)"Kami jamin akan menyediakan beras berkualitas baik. Bila PNS mau, sangat membantu peran Bulog yang diharapkan menyerap hasil panen petani," kata Widjanarko. Usulan Bulog itu, kata Widjanarko lagi, sudah disetujui Presiden dan beberapa provinsi akan dijadikan pilot project . Saat ini, baru ada dua provinsi yang menjadi percobaan dijalankannya kembali kebijakan "jatah beras" itu: Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam waktu dekat, dua daerah sentra penghasil beras itu akan diujicoba. "Kalau daerahnya penghasil beras, mengapa PNS di Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak mau makan berasnya sendiri?" tanya Widjanarko. Bisa jadi PNS enggan menerima usulan Bulog ini. Maklum, pengalaman pahit masa lalu tentunya tidak mudah begitu saja lepas: sudah harganya mahal, kualitas beras juga jelek. Tapi dengan jaminan akan mendapat beras berkualitas baik, Widjanarko menghimbau, daripada mendapatkan bagian gaji yang nantinya juga akan dibelikan beras, lebih baik PNS langsung menukarnya dengan beras. "Kalau mendapat jatah beras dengan kualitas rendah, bisa ditukar. Kami janji, akan berikan beras yang baik," kata Widjanarko.Langkah untuk membantu peran Bulog untuk bisa menyerap kelebihan panen petani, tidak lepas dari dana pembelian gabah untuk menyangga stok nasional itu yang masih diperoleh Bulog dari perbankan umum. "Padahal bunganya sekitar 15-16 persen," kata Widjanarko. Bulog juga berusaha agar dana pembelian itu diupayakan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Anastasya Andriarti - Tempo News Room