Pengawas SPBU Tunggu Mekanisme Pembatasan BBM  

Reporter

Editor

Senin, 16 April 2012 13:52 WIB

Seorang petugas saat mengisi bahan bakar Premium di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Bintaro Permai, Jakarta, Selasa (3/4). TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Surakarta - Rencana pemerintah yang akan membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 1 Mei mendatang dipertanyakan oleh para pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Surakarta.

Mereka mempertanyakan teknis pembatasan, yang hingga kini belum ada petunjuk sama sekali. “Kalau hanya dikatakan dibatasi untuk cc kendaraan di atas 1.300 atau 1.500 cc, kami kesulitan melakukannya,” ujar pengawas pompa bensin Ledoksari, Budi, kepada Tempo, Senin, 16 April 2012.

Sebab, begitu banyak mobil yang beredar di pasaran, sehingga hampir tidak mungkin menghafal sebuah mobil berapa kapasitas mesinnya. Apalagi sebuah mobil yang jenisnya sama, terkadang kapasitas mesinnya berbeda. “Ada yang 1.300 dan ada yang 1.500 cc,” kata dia.

Karena itu, dia meminta pemerintah benar-benar menyiapkan aturan yang jelas terkait pembatasan pembelian BBM. Jangan sampai malah terjadi adu mulut antara pengelola SPBU dan masyarakat akibat aturan yang tidak jelas. “Tolong jangan adu kami dengan masyarakat,” harap dia.

Setiap hari, dia bisa menjual 10 sampai 11 ribu liter Premium, sedangkan untuk Pertamax hanya berkisar 150-200 liter per hari.

Sementara itu, pengawas SPBU Lor Beteng, Danang Wijaya, menyatakan pemerintah harus membuat terobosan dalam pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi. Misalnya mobil yang wajib membeli BBM nonsubsidi diberi pelat nomor yang berbeda.

“Misalnya warna biru. Jadi begitu masuk ke pom bensin, langsung kami arahkan ke pompa Pertamax,” katanya.

Tanpa penanda yang jelas, hanya akan merepotkan pengelola SPBU. Sebab tidak mungkin setiap mobil yang datang harus diperiksa surat-surat kendaraannya untuk memastikan boleh membeli Premium. “Masak kami harus mengecek STNK tiap mobil. Itu kan tidak etis,” ucapnya.

Setelah soal penanda beres, yang tidak kalah penting adalah penegakan aturan. Harus ada aturan yang secara tegas mengatur, semisal pemilik mobil yang harusnya membeli Pertamax nekat mengisi Premium.

“Misalnya, ada sanksi bagi pemilik mobil. Itu harus ada. Percuma ada aturan, tapi tanpa sanksi atas pelanggaran,” katanya. Dalam sehari, dia bisa menjual Premium sebanyak 14-16 ribu liter, sedangkan Pertamax hanya 150-200 liter tiap hari.

UKKY PRIMARTANTYO

Berita terkait

Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

18 hari lalu

Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.

Baca Selengkapnya

Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

3 Maret 2024

Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?

Baca Selengkapnya

Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

26 Februari 2024

Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

24 Februari 2024

Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.

Baca Selengkapnya

Anggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis

19 Februari 2024

Anggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis

Ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

Pemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak

19 Februari 2024

Pemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak

Pengamat menilai jika subsidi BBM dipangkas untuk program makan siang gratis maka penerimaan pajak bisa menurun.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis

18 Februari 2024

Ekonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menyebut subsidi BBM idealnya dipangkas bukan untuk membiayai program makan siang gratis. Kenapa?

Baca Selengkapnya

Ramai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran

18 Februari 2024

Ramai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran

Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara soal polemik pemangkasan BBM untuk program makan siang gratis.

Baca Selengkapnya

Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

18 Februari 2024

Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.

Baca Selengkapnya

Prabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya

18 Februari 2024

Prabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya

Ekonom Celios Bhima Yudhistira tak sepakat program makan siang gratis Prabowo - Gibran bisa dijalankan dengan memangkas subsidi BBM.

Baca Selengkapnya