TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyiapkan dana pengawasan dan evaluasi program bantuan tunai kepada keluarga miskin sebesar Rp 7,12 miliar (AUS$ 750 ribu) hingga Rp 11,86 miliar (AU$ 1,25 juta) dari Australian Agency for International Development (AusAID). AusAID merupakan lembaga pemerintah Australia yang mengatur bantuan bagi negara-negara berkembang di luar negeri untuk mengurangi kemiskinan.

Program bantuan ini merupakan kompensasi bagi masyarakat miskin bila harga BBM nanti naik. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto membenarkan bahwa pemerintah meminta dana dari AusAID. “Kami minta dari dana hibah,” katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 3 April 2012. Namun Bambang tidak menjelaskan mengapa dana itu diminta dari Australia, bukan sumber lain.

Bambang mengatakan dana ini bukan berbentuk pinjaman. “Jadi bukan dari APBN,” ujarnya. Pelaksana pengawasan, lanjut Bambang, bukan AusAID, tapi ditenderkan ke beberapa lembaga swadaya masyarakat. “Yang melaksanakannya lembaga penelitian lokal,” katanya.

Tujuan pengawasan, kata Bambang, untuk menemukan kekurangan dari pelaksanaan pemberian bantuan tunai. “Jadi kami menyiapkan pelaksanaannya dan juga mengawasi dan mengevaluasinya,” kata dia.

Sumber Tempo menyebutkan tender pengawasan diberikan ke dua lembaga swadaya masyarakat dan satu lembaga pengkaji dari salah satu kampus negeri. “Dari tiga ini, nanti dipilih salah satu,” katanya. Tiga lembaga ini akan diminta membuat proposal mengenai metodologi penelitian untuk pengawasan. “Kira-kira mana yang sanggup lebih banyak daerah yang diawasi dan harganya masuk, akan dipilih,” ujarnya.

Awalnya, tender pengawasan direncanakan dibuka untuk umum. Namun, karena kenaikan harga BBM diprediksi bakal segera disetujui DPR, pemerintah menawarkan kepada tiga lembaga penelitian tersebut. Dalam penawarannya, pemerintah menyebutkan program pengawasan berjalan jika kenaikan harga BBM disetujui DPR.

Program ini akan mengawasi pemberian bantuan tunai kepada 18,5 juta keluarga miskin selama enam bulan. Pada APBN Perubahan 2012, bantuan tunai dianggarkan Rp 17 triliun. Dana ini akan cair jika harga BBM naik.

AKBAR TRI KURNIAWAN