Dengan membawa spanduk, sejumlah buruh melakukan aksi penolakan rencana kenaikan harga BBM didepan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (03/29). TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Daging dan Industri Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik, Natsir Mansyur, mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdampak pada peningkatan biaya logistik nasional. Dia memperkirakan setiap kenaikan harga BBM 5 persen bisa meningkatkan biaya logistik 2-3 persen.
Biaya logistik per tahunnya mencapai Rp 120 triliun, baik logistik di dalam negeri maupun ekspor-impor. Sedangkan biaya logistik sendiri menyumbang 17 persen ongkos produksi suatu perusahaan. Ke depannya dia menargetkan biaya logistik hanya mempengaruhi ongkos produksi sebesar 10 persen.
"Kenaikan BBM pasti harga jual barang ikut naik. Sebab mau tidak mau pengusaha harus menaikkan harga menutup biaya itu," kata Natsir, Kamis, 29 Maret 2012.
Karena itulah dia menilai perlu ada keseimbangan kebijakan. Jika harga BBM naik, perlu ada keseimbangan kebijakan, industri, dan transportasi.
"Perlu ada revitalisasi angkutan truk dan pengangkut bahan pangan. Juga perlu diberi kebijakan angkutan masuk sebagai barang modal, sehingga bisa dibeli dengan modal rendah," ucapnya.
Pelaku usaha tidak mungkin menaikkan harga jual terlalu tinggi karena khawatir tidak laku. Karena itulah maksimal kenaikan harga 5 persen. Selain itu kekhawatiran lain kalangan pengusaha adalah serbuan barang impor dengan harga lebih murah.
Langkah menyiasati ongkos logistik ini, kata Natsir, juga bisa dilakukan melalui penerapan sistem logistik nasional agar tercapai efisiensi. Sistem ini bertujuan memperlancar arus barang secara efektif dan efisien untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pasar, juga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik, regional, dan global.
Dalam Sistem ini ditargetkan hingga 2015 biaya logistik terhadap GDP tahun 2015 turun 3 persen dari tahun 2011. Adapun pada 2020 biaya logistik ditargetkan bisa turun 4 persen dari tahun 2015, selanjutnya turun 5 persen dari tahun 2020.
"Kadin menyambut baik sistem ini agar bisa bergerak. Yang penting juga adalah mengurangi pungutan liar dan membenahi jalur Pantura yang sudah crowded," ujarnya.
