Petugas menunggu pengendara kendaraan bermotor yang akan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU kawasan Roxy, Jakarta, Selasa (13/3). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Slawi - Permintaan kebutuhan bahan bakar minyak di wilayah pantai utara (pantura) Tegal saat ini turun dari biasanya. Catatan depo Pertamina area pemasaran pantura di Tegal, Senin 12 Maret lalu, konsumsi bahan bakar minyak jenis Premium hanya 440 kilo liter atau turun dari kebutuhan harian biasanya yang mencapai 507 kiloliter. Sementara itu Solar 298 kil liter atau turun dari kebutuhan biasanya yang mencapai 400 kiloliter.
“Kemungkinan kenaikan konsumsi bahan bakar baru terjadi menjelang akhir Maret mendekati kenaikan harga,” ujar Kepala Pemasaran Depo Pertamina Tegal Nur Hadia, Selasa, 13 Maret 2012.
Ia memperkirakan kenaikan konsumsi bahan bakar minyak mencapai 30 persen dari kebutuhan harian terjadi antara lima hari hingga satu hari menjelang berlakunya harga bahan bakar minyak per April nanti. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pertamina telah membentuk tim satuan tugas untuk antisipasi kelangkaan dan pengamanan distribusi pada 10 Maret lalu.
“Ini untuk antisipasi hal-hal yang tak diinginkan seperti aksi sabotase dan penyanderaan angkutan,” ujar Nur Hadia.
Sejak 10 Maret lalu tim satuan tugas sengaja mendistribusikan bahan bakar minyak pada malam hari untuk menghindari aksi protes masyarakat yang menentang kenaikan harga BBM. Sedangkan upaya menghindari kelangkaan telah disiapkan persediaan bahan bakar minyak dengan kuota hingga pemenuhan kebutuhan lima hingga enam hari.
“Saat ini ada persediaan Premium hingga 2.417 kiloliter sedangkan solar 1.967 kiloliter, masing-masing cukup untuk lima dan enam hari,” katanya.
Manajer Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) 445.21.08 Muri Damyak, Kabupaten Tegal, Elizabet Dewi Iranawati, menilai saat ini konsumsi bahan bakar di stasiun pengisian yang ia kelola masih normal. “Dalam kisaran 40 kiloliter untuk solar dan 15 kiloliter untuk Premium,” ujar Elizabet.
Ia mengaku menolak pembelian bahan bakar eceran tanpa ada rekomendasi instansi pemerintah terkait. Hal ini untuk menghindari aksi penimbunan menjelang kenaikan harga pada April mendatang.
“Kami tak berani sembarangan karena selalu menjadi pantauan. Apa lagi banyak pejabat negara yang sering transit di SPBU Muri,” katanya.
