TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto mengungkapkan pihaknya tengah mengupayakan penerbitan sukuk untuk pembiayaan proyek secara langsung (project financing). "Peraturan Pemerintah (PP) sudah keluar jadi kami pada dasarnya bisa melakukan," ujar Rahmat, Kamis, 23 Februari 2012.

Saat ini, Kementerian Keuangan tengah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai rencana tersebut. "Bappenas itu akan menyediakan proyek-proyeknya, kami akan menerbitkan surat utang di dalam negeri maupun di luar negeri untuk membiayai proyek-proyek itu," ujarnya.

Rahmat menjelaskan, proyek yang akan dibiayai tahun ini melalui sukuk kemungkinan proyek infrastruktur. "Prosesnya masih lama saya kira, karena kami harus membicarakan dengan Bappenas dan kementerian lembaga yang mengerjakan itu. Tapi kami sudah punya rencana untuk melakukan koordinasi dalam waktu dekat termasuk dengan sekretariat MP3EI," ujarnya.

Tahun ini, Rahmat berharap, ada satu atau dua sukuk proyek yang bisa diterbitkan. Sukuk bisa diterbitkan di dalam maupun di luar negeri. "Kami punya fleksibilitas untuk menerbitkan mana yang paling murah di pasar," ujarnya.

Tenor sukuk dipastikan jangka panjang karena untuk pembiayaan infrastruktur. Besaran imbal hasilnya sendiri disesuaikan dengan kebutuhan dana.

Rahmat optimistis dengan penerbitan sukuk tersebut. Ia mengacu pada banyaknya permintaan dalam lelang sun maupun sukuk, utamanya dari asuransi dan dana pensiun lokal. "Malah sekarang yang turun itu dari asing. Asing itu turun karena begitu Indonesia sudah investment grade asing sudah membeli cukup banyak. Sangat agresif dan sekarang saatnya mereka profit taking karena harganya sudah naik dan yield turun."

Sukuk untuk pembiayaan proyek negara disalurkan melalui dua mekanisme. Pertama, pembiayaan langsung untuk proyek tersebut atau project financing dan melalui underlying asset. Menurut Rahmat, pemerintah akan melakukan lelang sukuk secara reguler baik untuk yang project financing maupun underlying asset.

MARTHA THERTINA