TEMPO Interaktif, Jakarta: Sidang kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/1), memutuskan masa tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tetap berakhir pada 27 Februari 2004. Presiden menugaskan Menteri Koordinator Perekonomian bersama anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Menteri Sekretaris Negara, Kejaksaan Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membantu menyiapkan pembubaran BPPN itu. "Sebelum akhir masa tugas ini, juga akan dibentuk tim likuidasi yang dibentuk melalui keputusan presiden," kata Syafruddin Temenggung, Kepala BPPN. Tim likuidasi ini akan menjadi counterpart (pembanding) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan komite audit independen yang melakukan proses audit BPPN. Rencananya, tim ini akan diketuai Menteri Koordinator Perekonomian selaku ketua KKSK. Tim ini juga diharapkan bisa membereskan hal-hal yang bersifat transisi. Dua pekan ke depan, persiapan pembentukan tim diharapkan sudah selesai. "BPPN akan menyelesaikan transaksi sisa dalam Januari ini. Jadi, Februari diambil alih oleh tim likuidasi," kata Sayfruddin. Sayangnya, sidang kabinet belum memutuskan mekanisme proses pelimpahan aset BPPN. "Aset BPPN bisa langsung ditransfer ke menteri keuangan. Menteri keuangan lah yang akan memisahkan kembali aset itu untuk kemudian dibentuk BUMN," kata Syafruddin lagi. Soal aspek hukum yang akan dihadapi pasca bubarnya BPPN, seperti siapa yang menjadi wakil jika BPPN digugat di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, atau Mahkamah Agung. Ini siapa yang akan menggantikan, kata Syafruddin, kemungkinan akan dibentuk instansi yang akan mewakili BPPN sebagai penggugat atau tergugat dalam suatu perkara. "Ini memang masih dalam proses pendalaman. BPPN adalah institusi yang menjalankan tugas dan fungsi negara. Ketika bubar, pemerintah yang akan memutuskan perwakilan BPPN dalam persoalan hukum," kata Syafruddin.Sementara, menurut Faisal Basri, pengamat ekonomi, rapor merah berlaku bagi semua masa kepemimpinan dalam BPPN. "Upaya BPPN dalam mengelola aset kredit tidak berjalan dengan baik. Saat ini, aset kredit BPPN tersisa sebesar Rp. 41 triliun yang didominasi debitur besar bermasalah, seperti Texmaco (Rp. 27 triliun), Dipasena (Rp. 4 triliun), Tirtamas (Rp. 3 triliun), Dirgantara Indonesia (Rp. 3 triliun), Bali Nirwan Resort (Rp. 2 triliun) dan debitur lainnya sebesar Rp. 2 triliun. Sementara, sisanya sebesar Rp. 6 triliun merupakan aset-aset properti yang tidak terjual pada program penjualan sebelumnya," papar Faisal.Dalam laporan keuangannya, kata Faisal, diperlukan evaluasi keuangan secara komprehensif yang dilakukan audit independen. "Selama ini prosesnya tidak transparan," katanya. Yandi MR - Tempo News Room